Suara.com - Anggota DPR RI Guspardi Gaus memandang tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas, Purworejo bakal meninggalkan luka di benak warga setempat. Masyarakat dinilai akan mengalami trauma.
"Bagaimanapun kondisi ini akan menimbulkan traumatik bagi masyarakat. Tindakan kekerasan ini akan menimbulkan trauma. Bahwa dia (warga) itu bukan penjahat," kata Guspardi kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).
Guspardi berujar hal itu yang harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah maupun aparat agar tidak lagi bersikap represif.
"Nggak usah masyarakat ditakut-takuti apalagi dengan tindakan-tindakan represif itu. Harusnya yang dikedepankan edukasi," ucap Guspardi.
Sebelumnya, Guspardi menyesalkan tindakan aparat yang represif dalam proses pengukutan tanah di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
Menurut anggota Komisi II DPR ini seharusnya pemerintah daerah, terutama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dapat menjamin keamanan masyarakat.
Jaminan itu perlu dilakukan Ganjar untuk mencega aparat kepolisian bersikap sewenang-wenang terhadap warga Wadas.
"Tentu pak gubernur sebagai kepala daerah harus menjamin keamanan ketertiban daripada masyarakat," ujarnya.
Pemda dikatakan Guspardi juga harus mampu membangun mediasi dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas.
"Bagaimana gubernur mampu memediasi kepentingan-kepentingan yang ada di tempat tersebut. Nah ini sekarang kan nasi sudah menjadi bubur," ujarnya.
Melalui mediasi itu Guspardi berharap peristiwa serupa di Desa Wadas oleh aparat kepolisian pada Selasa (8/2) tidak terulang.
"Artinya tidak melakukan tindakan anarkis satu imbauannya begitu. Di satu sisi pemerintah juga harus menjamin bahwa pihak aparat tidak melakukan tindakan represif sehingga dialog yang dimunculkan untuk itu perlu mediasi," katanya.
Berita Terkait
-
Guspardi DPR: Nasi Sudah Jadi Bubur, Gubernur Ganjar Harus Jamin Warga Wadas Tak Lagi Kena Represif Aparat
-
Menkopolhukam Mahfud MD Sebut Pengukuran Tanah di Desa Wadas Tetap Dilanjutkan
-
Konflik di Desa Wadas, Menkopolhukam Mahfud MD: Tak Ada Letusan Senjata, Tak Ada Korban
-
Mahfud: Penolakan Warga Desa Wadas Atas Proyek Bendungan Bener Tak Berpengaruh Secara Hukum
-
Polisi Represif ke Warga Desa Wadas, KSP: Berlebihan, Perlu Dievaluasi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar