Suara.com - Partai Demorkat melalui Koordinator Juru Bicara (Jubir) dan Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah harus bijak, mengedepankan dialog, dan bukan malah bersikap represif kepada rakyat terkait permasalahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia lantas menyoroti tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pada rakyat yang situasinya sedang sulit.
"Apalagi bertindak sewenang-wenang. Rakyat situasinya sedang sulit, akibat pandemi dan ekonomi yang tak kunjung membaik. Pemerintah seharusnya menenangkan, bukan malah menyakiti hati rakyat," paparnya dalam keterangan pada Kamis (10/2/2022).
Ia melanjutkan bahwa pembangunan itu untuk rakyat, jangan malah mencederai rakyat, dan membuat rakyat trauma. Bukan berarti atas nama pembangunan, lalu pemerintah bisa berlaku semaunya, apalagi menyalahi aturan.
"Rakyat pun jangan malah dipecah belah, diadu domba. Memperjuangkan aspirasinya, mempertahankan hak miliknya, lalu dianggap sebagai provokator, dan diperlakukan sangat tidak manusiawi," ujarnya.
"Diintimidasi, ditakut-takuti, bahkan difitnah. Janganlah rakyat diseret-seret, digotong. Ini manusia, bukan karung beras," lanjutnya.
Apalagi, proyek strategis nasional itu pembangunan Bendungan Bener yang terletak 10 km dari Desa Wadas, bukan penambangannya.
"Apakah memang krusial perlu menambang batu andesit di Desa Wadas, sampai menimbulkan konflik dan membuat warga desa setempat ketakutan? Apakah tidak ada pilihan lain?" ucapnya.
"Harapan kita, Pemerintah Pusat bisa mencari solusi yang lebih baik. Semoga tanah Wadas yang subur, memberikan penghidupan dan ketenangan untuk warganya, bukan sebaliknya," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Tag
Berita Terkait
-
Rizal Ramli: Selama Jadi Presiden, Jokowi Lebih Banyak Ngomong Investor atau Rakyat?
-
Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
-
Pemerintah Belum juga Kirim DIM RUU TPKS, DPR: Infonya Masih Ada yang Perlu Dikoreksi
-
Singgung Konflik Wadas, Mahfud MD: Kalau Polri Tak Bertindak Dituding Goblok, Bertindak Dianggap Melanggar HAM
-
Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo
-
Tanggul Belum Diperbaiki, Kampung Raja Aceh Tamiang Kembali Terendam Banjir
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap