Suara.com - Partai Demorkat melalui Koordinator Juru Bicara (Jubir) dan Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah harus bijak, mengedepankan dialog, dan bukan malah bersikap represif kepada rakyat terkait permasalahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia lantas menyoroti tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pada rakyat yang situasinya sedang sulit.
"Apalagi bertindak sewenang-wenang. Rakyat situasinya sedang sulit, akibat pandemi dan ekonomi yang tak kunjung membaik. Pemerintah seharusnya menenangkan, bukan malah menyakiti hati rakyat," paparnya dalam keterangan pada Kamis (10/2/2022).
Ia melanjutkan bahwa pembangunan itu untuk rakyat, jangan malah mencederai rakyat, dan membuat rakyat trauma. Bukan berarti atas nama pembangunan, lalu pemerintah bisa berlaku semaunya, apalagi menyalahi aturan.
"Rakyat pun jangan malah dipecah belah, diadu domba. Memperjuangkan aspirasinya, mempertahankan hak miliknya, lalu dianggap sebagai provokator, dan diperlakukan sangat tidak manusiawi," ujarnya.
"Diintimidasi, ditakut-takuti, bahkan difitnah. Janganlah rakyat diseret-seret, digotong. Ini manusia, bukan karung beras," lanjutnya.
Apalagi, proyek strategis nasional itu pembangunan Bendungan Bener yang terletak 10 km dari Desa Wadas, bukan penambangannya.
"Apakah memang krusial perlu menambang batu andesit di Desa Wadas, sampai menimbulkan konflik dan membuat warga desa setempat ketakutan? Apakah tidak ada pilihan lain?" ucapnya.
"Harapan kita, Pemerintah Pusat bisa mencari solusi yang lebih baik. Semoga tanah Wadas yang subur, memberikan penghidupan dan ketenangan untuk warganya, bukan sebaliknya," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Tag
Berita Terkait
-
Rizal Ramli: Selama Jadi Presiden, Jokowi Lebih Banyak Ngomong Investor atau Rakyat?
-
Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
-
Pemerintah Belum juga Kirim DIM RUU TPKS, DPR: Infonya Masih Ada yang Perlu Dikoreksi
-
Singgung Konflik Wadas, Mahfud MD: Kalau Polri Tak Bertindak Dituding Goblok, Bertindak Dianggap Melanggar HAM
-
Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
Pilihan
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
Terkini
-
BPKP Tegaskan Kerugian Rp1,5 T Kasus Korupsi Chromebook Nyata, Ini Penjelasannya
-
Tiba Besok di Halim, Jenazah Kopda Farizal Rhomadhon Bakal Disambut Upacara Nasional Pimpinan TNI
-
Tragedi Maut di Basement TB Simatupang: Niat Tolong Rekan, 4 Pekerja Tewas Terjebak Gas Beracun
-
Kecelakaan Maut di Kalideres: Ani Maryati Meninggal Dunia Usai Tersenggol Iring-iring Truk TNI
-
Bukan Sekadar Isu! Said Didu Bongkar Alasan JK Khawatir Indonesia Chaos Juli-Agustus Mendatang
-
Kader Demokrat Dilaporkan ke Kemen PPA Atas Tuduhan Kekerasan Psikis ke Istri dan Penelantaran Anak
-
BNI Tambah Fitur Keamanan, Aplikasi wondr Tak Bisa Diakses Saat Ada Panggilan Masuk
-
'Mirip Nazi!' Wakil Ketua MPR Kecam Keras UU Hukuman Mati Israel bagi Tawanan Palestina
-
Gara-gara Bak Sampah dan Tatapan Sinis, Eks Ojol di Bekasi Sewa Orang Siram Tetangga Pakai Air Keras
-
Dude Herlino dan Alyssa Soebandono Diperiksa Bareskrim Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun, Ini Faktanya