Suara.com - Partai Demorkat melalui Koordinator Juru Bicara (Jubir) dan Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah harus bijak, mengedepankan dialog, dan bukan malah bersikap represif kepada rakyat terkait permasalahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia lantas menyoroti tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pada rakyat yang situasinya sedang sulit.
"Apalagi bertindak sewenang-wenang. Rakyat situasinya sedang sulit, akibat pandemi dan ekonomi yang tak kunjung membaik. Pemerintah seharusnya menenangkan, bukan malah menyakiti hati rakyat," paparnya dalam keterangan pada Kamis (10/2/2022).
Ia melanjutkan bahwa pembangunan itu untuk rakyat, jangan malah mencederai rakyat, dan membuat rakyat trauma. Bukan berarti atas nama pembangunan, lalu pemerintah bisa berlaku semaunya, apalagi menyalahi aturan.
"Rakyat pun jangan malah dipecah belah, diadu domba. Memperjuangkan aspirasinya, mempertahankan hak miliknya, lalu dianggap sebagai provokator, dan diperlakukan sangat tidak manusiawi," ujarnya.
"Diintimidasi, ditakut-takuti, bahkan difitnah. Janganlah rakyat diseret-seret, digotong. Ini manusia, bukan karung beras," lanjutnya.
Apalagi, proyek strategis nasional itu pembangunan Bendungan Bener yang terletak 10 km dari Desa Wadas, bukan penambangannya.
"Apakah memang krusial perlu menambang batu andesit di Desa Wadas, sampai menimbulkan konflik dan membuat warga desa setempat ketakutan? Apakah tidak ada pilihan lain?" ucapnya.
"Harapan kita, Pemerintah Pusat bisa mencari solusi yang lebih baik. Semoga tanah Wadas yang subur, memberikan penghidupan dan ketenangan untuk warganya, bukan sebaliknya," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Tag
Berita Terkait
-
Rizal Ramli: Selama Jadi Presiden, Jokowi Lebih Banyak Ngomong Investor atau Rakyat?
-
Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
-
Pemerintah Belum juga Kirim DIM RUU TPKS, DPR: Infonya Masih Ada yang Perlu Dikoreksi
-
Singgung Konflik Wadas, Mahfud MD: Kalau Polri Tak Bertindak Dituding Goblok, Bertindak Dianggap Melanggar HAM
-
Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah