Suara.com - Perdebatan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi dengan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Silmy Karim telah menjadi sorotan. Pasalnya, Bambang akhirnya mengusir salah satu petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dari ruang rapat Komisi VII DPR RI.
Kejadian itu rupanya mendapatkan perhatian dari Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Melalui akun Twitternya, ia memberikan pesan menohok mengenai perdebatan panas DPR dengan Silmy Karim.
Awalnya, Fahri megomentari sebuah cuitan mengenai daftar petinggi BUMN yang sudah menjadi "korban" pengusiran DPR. Ia mengatakan rapat DPR dengan BUMN selama ini tidak memiliki dasar hukum.
Menurut pengalamannya, rapat DPR dengan petinggi BUMN juga lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
"Rapat DPR dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya," cuit Fahri Hamzah sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Selasa (15/2/2022).
Politikus Partai Gelora ini lantas menyarankan agar rapat antara DPR dengan BUMN dihentikan. Sebagai gantinya, ia menyarankan lebih baik rapat DPR dilakukan bersama Kementerian BUMN saja, sebagai kuasa pemegang saham.
"Sebaiknya dihentikan, cukup Kemneterian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham," saran Fahri Hamzah.
Sementara itu, pemegang saham serta pengawas BUMN cukup mengadakan rapat dalam komisaris saja. Ia turut menyeret nama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Fahri mencontohkan posisi Ahok sekarang yang menjabat sebagai Komisaris Pertamina, agar tidak perlu datang rapat ke DPR. Ahok hanya perlu menjalani rapat bersama Pertamina.
"Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup di komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Gak usah ke DPR," tandas Fahri Hamzah.
Cuitan Fahri Hamzah yang mengomentari pengusiran Dirut PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim ini langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan tersebut sedikitnya telah mendapatkan 14 retweet dan 49 tanda suka.
Warganet juga membanjiri cuitan Fahri Hamzah dengan beragam pendapat. Ada yang membela pernyataan Fahri mengenai sikap DPR, tetapi banyak juga yang mengkritiknya.
"Hahahaha setuju bung Fahri," dukung warganet.
"DPR yang dulu jatahnya lancar dari BUMN, sekarang udah seret soalnya pak," sentil warganet.
"Apa karena dulunya zaman Menteri BUMN, RS nya ditolak ama DPR, terus jadi langsung dengan BUMN terkait?" komentar warganet.
Tag
Berita Terkait
-
Baru Kemarin Diusir Dewan, Dirut Krakatau Steel Silmy Kini Langgar Tata Krama DPR karena Ngomong Tanpa izin di Rapat
-
Puan Kesal Tak Disambut Gubernur saat Kunjungan, Dirjen Otda Kemendagri: Itu Masalah Etika Saja, Tamu Wajib Dijamu
-
Kunjungi Bandara Soekarno-Hatta, Erick Thohir Soroti Kualitas Karpet: Kalau Ini Sih Parah
-
Puan Protes Permenaker, UU Jaminan Sosial Ternyata Disetujui Zaman Pemerintah Megawati
-
Puan Curhat Tak Disambut Gubernur, Ganjar: Siap, Nanti Saya Sambut Paling Depan
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!