Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik, Karyono Wibowo kembali mengkritisi kinerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin DPR RI lantaran hingga kekinian dinilai masih jalan di tempat.
Sejak ditetapkan dibentuk pada 20 Januari 2022 lalu, hingga menjelang berlangsungnya kegiatan reses, belum ada progres berarti yang dilakukan Komisi IX DPR RI. Hanya sekedar rapat-rapat rutin untuk menggugurkan kewajiban saja.
"Semestinya harus ada akselerasi, apalagi kita tengah menghadapi omicron yang setiap hari korban positif terus naik," kata Karyono kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).
Menurutnya, Panja Pengawasan tidak boleh hanya sekedar lip service. Ia meminta Panja harus betul-betul serius dalam bekerja.
"Saran saya agar Panja yang dibentuk ini lebih serius dan bekerja keras, karena menyangkut nasib rakyat banyak terutama masyarakat muslim yang menanti adanya vaksin halal," tuturnya.
Sementara menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena mengungkapkan Panita Kerja (Panja Vaksin) sudah mulai menyusun sejumlah agenda kerja. Namun, nampaknya jadwal yang telah disusun tersebut belum dapat berjalan pada masa sidang kali ini.
Hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang masih dikerjakan Komisi IX. Selain itu, menurutnya, terdapat sejumlah pimpinan komisi yang terpapar virus covid-19.
"Panja sudah menyusun agenda dan jadwal belum berjalan tumpukan banyak agenda berjalan plus banyak pimpinan dan anggota komisi lX kena COVID-19 sehingga tidak bisa berjalan di masa sidang kali ini," kata Melki kepada wartawan.
Politisi partai Golkar ini pun belum dapat memastikan kapan Panja Vaksin menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mitra kerjanya, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Satgas COVID-19.
Pasalnya, kata dia, seluruh anggota DPR akan memasuki masa reses alias kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) pada pekan depan.
"Besok hari terakhir rapat di DPR. Selesai reses baru bisa buka rapat lagi," tambahnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Putihsari mengungkapkan bahwa aspek kehalalan dalam program vaksinasi akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Panitia Kerja (Panja) Vaksin.
Menurutnya, pengembangan jenis vaksin saat ini terus dilakukan oleh berbagai negara. Sehingga bukan tidak mungkin ketersediaan vaksin akan semakin terpenuhi.
"Ya karena pengembangan vaksin terus dilakukan oleh banyak negara, dan kemungkinan ketersediaan vaksin halal kedepan. Maka pertimbangan kehalalan masuk dalam salah satu pembahasan vaksin," kata politisi partai Gerindra ini, Jakarta, Senin (14/2) lalu.
Berita Terkait
-
Aspek Kehalalan Jadi Salah Satu Fokus Pembahasan, Panja Vaksin Komisi IX Ingatkan Jangan Ada Penyelewengan Program
-
Pemerintah Terapkan PPKM Level 3 di Jabodetabek, Legislator PDIP: Jika Tak Efektif Harus Naik Level 4
-
Mafia Karantina jadi Atensi Jokowi, Anggota DPR Ingatkan Berantas Menyeluruh Bukan Sebatas Isu dari Asing
-
Minta Perusahaan untuk Lakukan WFH, Komisi IX DPR: Kasus Positif COVID-19 Varian Omicron Meningkat
-
BOR Diperkirakan Terus Naik, Pemprov DKI Jakarta Didesak Perbanyak Isolasi Terpusat
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre