Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui program penanggulangan kemiskinan ekstrem diperpanjang pada 2022. Untuk itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat di samping pemberian bantuan sosial.
Pada 2021, program penanggulangan kemiskinan ekstrem menyasar 35 kabupaten di tujuh provinsi prioritas. Sementara pada 2022, program tersebut disetujui untuk dijalankan di 212 kabupaten di 25 provinsi yang masuk ke dalam 75 persen kantong kemiskinan ekstrem.
"Wakil Presiden (Ma'ruf Amin) mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, namun perlu didukung oleh program pemberdayaan," kata juru bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Kamis (17/2/2022).
Menurut Ma'ruf, program pemberdayaan akan mendorong keberlanjutan pengentasan kemiskinan.
"Program pemberdayaan ini secara garis besar adalah program akses terhadap pekerjaan, program peningkatan keterampilan, program peningkatan kapasitas UMKM, serta program pemenuhan infrastruktur dasar," terangnya.
Adapun program-program pemberdayaan tersebut, sambung Masduki, tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dengan jumlah anggaran yang mencapai lebih dari Rp 170 triliun. Sementara, dari data Kementerian Keuangan, anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2022 khususnya terkait program Bantuan Sosial tercatat sekitar Rp 282 triliun dana APBN.
Melihat besarnya anggaran yang tersedia untuk menyukseskan program ini, Ma'ruf meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini sehingga benar-benar diterima kelompok sasarannya .
"Menurut Wapres, berbagai program ini perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran dan terjadi konvergensi," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Ingin Sebelum Habis Masa Jabatan Angka Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT