Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merespons adanya kritikan dari pihak lain, terkait keberadaan lagu mars dan himne lembaga antirasuah tersebut yang diciptakan istri Ketua Firli Bahuri, Ardina Safitri.
Ia menegaskan, tak ada yang salah dengan yang dilakukan Ardina Safitri dalam berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan menyumbangkan lagunya. Apalagi, menurutnya, KPK sama sekali tidak membayar lagu tersebut dan hak cipta lagu mars dan himne diberikan pula ke lembaga antirasuah.
"Ketika ada satu pihak yang menghibahkan lagu ciptaannya tanpa bayar ya, hak ciptanya diberikan ke KPK lho. Ada yang salah nggak? Kalau saya ada kemampuan saya akan buat, kalau istri saya bisa punya kemampuan membuat lagu akan saya usulkan. Itu sebetulnya. Ini kebetulan istrinya ketua KPK, dia ingin berkontribusi ke KPK dengan membuat mars dan himne," kata Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK.
Selama KPK berdiri hampir 20 tahun, kata Alex, lembaga antirasuah belum memiliki lagu mars dan himne. Apalagi, kini lembaga antirasuah sesuai kewenangan Undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 hasil revisi, pegawai KPK sudah diangkat menjadi ASN.
"Sebagaimana kalau lembaga instansi pemerintah yang lain, saya dulu di BPKP itu ada mars dan himne BPKP," ucapnya.
Lantaran itu, Alex mengklaim, jika Ardina Safitri kebetulan selaku pencipta lagu mars dan himne KPK memang sudah memiliki pengalaman menciptakan lagu.
"Kebetulan Ibu Dina itu punya kemampuan untuk membuat lagu, mengaransemen dan ini bukan lagu yang pertama atau kedua," ucap Alex
Alex menyebut mars dan himne KPK ini dapat membangkitkan insan KPK untuk terus semangat bekerja melakukan pemberantasan korupsi.
"Nuansanya isinya bisa membangkitkan semangat kami untuk mencintai KPK dan melakukan pemberantasan korupsi," ujar Alex.
Ia juga menegaskan, saat ini tidak ada conflict of interest dalam pembuatan lagu mars KPK. Menurutnya, itu sebagai sesuatu yang baik sebagai warga negara.
"Apa nggak COI (conflict of interest), pak? COI-nya di mana? Bukan kah itu sesuatu yang baik ketika ada warga negara yang ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi dengan membuat lagu yang bisa menguatkan semangat pegawai KPK untuk memberantas korupsi," katanya.
Sebelumnya, penyerahan lagu mars dan himne KPK diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly kepada Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (17/2/2022).
Firli menyebut keberadaan mars dan himne KPK ini diklaimnya akan semakin membuat kebanggaan insan KPK dalam melaksanakan tugasnya dan selalu mengingatkan bahwa insan KPK bangga melayani bangsa.
Sehingga, setiap insan KPK ketika saat bekerja dengan penuh semangat karena didorong oleh kecintaan pada Ibu Pertiwi.
"Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia," kata Firli melalui keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli
-
Viral Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Jalan-Jalan Pakai Uang Negara: Kita Rampok Saja!
-
Lawan Arah Pakai Strobo, Heboh Sopir Pajero D 135 DI Dicegat Pemobil Lain: Ayo Lho Gue Viralin!
-
Tundukkan Kepala! Istana Minta Maaf Atas Tragedi Keracunan MBG, Janji Dapur Program Diaudit Total