Suara.com - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menyoroti hubungan tak baik antara Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Hubungan merenggang itu diduga setelah keluhan Puan Maharani tidak dijemput kepala daerah saat berkunjung ke daerahnya.
"Ganjar tampaknya makin dijauhi DPP karena dianggap tidak menghormati Puan sebagai Ketua DPR RI dan salah satu ketua di DPP PDIP," ujar Jamiluddin Ritonga dilansir Wartaekonomi.co.id, Kamis (17/2).
Hal itu membuat sebagian di DPP PDIP gerah terhadap Ganjar Pranowo.
"Ketidaksukaan itu tambah membesar setelah kasus Wadas. Ganjar dinilai tidak becus dalam menangani kasus tersebut," jelas Jamiluddin Ritonga.
Bahkan, salah satu Anggota DPR RI dari PDIP dengan tegas mengatakan, Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus Wadas.
Indikasi itu menguatkan dugaan DPP PDIP makin tidak berkenan kepada Ganjar Pranowo.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul menyebut hal itu akan berpengaruh terhadap peluang Ganjar Pranowo yang ingin diusung PDIP menjadi capres pada Pilpres 2024.
"Peluang itu makin kecil karena elektabilitas Ganjar turun setelah kasus Wadas," ungkap Jamiluddin Ritonga.
Turunnya elektabilitas Ganjar tentu menguntungkan bagi Puan Maharani untuk melenggang menjadi capres dari PDIP.
Jadi, kasus tidak dijemput dan Wadas tampaknya menjadi bola liar yang merugikan Ganjar Pranowo.
"Kerugian Ganjar tersebut tentu menjadi keuntungan bagi Puan," kata Jamiluddin Ritonga.
Berita Terkait
-
Puan Maharani: Sidang IPU Jadi Momentum Parlemen Bangun Komitmen Global
-
DPR Apresiasi Realisasi Anggaran Pemerintah 2021
-
Ganjar Tinjau Vaksinasi di Boyolali: Ini Proteksi Paling Bagus ke Publik
-
Sarankan Puan Ubah Staregi Pencitraan Jelang Pilpres, Pengamat Politik Hendri Satrio: Harusnya Dia Sekarang ke Wadas
-
Sekjen PDIP Bongkar Soal Pembangunan IKN, Soekarno Ikut Disebut
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas
-
22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR
-
Sesalkan RI Belum Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, FPI Tunggu Penjelasan Pemerintah