Pimpinan KPK Penuh Kontroversi, Novel Baswedan Curiga Ada Pihak-pihak Berorkestrasi di Belakang Firli

Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali menuai kontroversi. Setelah memberi penghargaan kepada istrinya sendiri, karena menciptakan lagu mars KPK, kekinian muncul foto baliho yang memajang wajahnya dengan slogan 'pemberantasan korupsi' yang beredar di media sosial. 

Jauh sebelum itu, Firli juga sempat menuai sejumlah kritikan, khususnya terkait tes wawasan (TWK) KPK yang berujung pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. 

Novel Baswedan, salah pegawai KPK yang didepak, melihat sejumlah rangkaian kontroversi yang menyertai Firli Bahuri semakin menunjukkan nyatanya penghancuran lembaga pemberantasan korupsi. 

“Jelas (membuat KPK semakin hancur). Itu sudah terencana dan sistematis,” kata Novel saat dihubungi Suara.com, Senin (21/2/2022).

Novel pun mengkhawatirkan, dalam penghancuran KPK, Firli diduga tidak bekerja sendiri. 

“Khawatirnya dia (Firli) tidak berbuat sendiri, tapi ada pihak-pihak di belakang dia yang bekerja sebagai orkestrasi,” kata dia. 

Pada akhirnya kata Novel, penghancuran terhadap KPK akan membuat para koruptor bertepuk tangan. 

“Bila benar begitu, maka ini kemenangan besar koruptor untuk membunuh perjuangan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Pernyataan penghancuran KPK oleh Firli Bahuri  dikatakan Novel, karena sejumlah kontroversinya. Termasuk dugaan pemasangan baliho wajahnya dan sikap Firli yang memberikan penghargaan kepada istrinya dengan mengatas namakan KPK. Hal itu menurutnya telah merusak budaya organisasi di KPK.

Baca Juga: Soal Baliho 'Pemberantasan Korupsi' Bergambar Muka Ketua KPK Firli Bahuri, Benny Harman: Bagus Toh, Ada Yang Terganggu?

“Saya khawatir ini upaya untuk merusak budaya organisasi di KPK, Kalau budaya organisasi sudah rusak, bagaimana mau memberantas korupsi dengan baik?,” kata Novel. 

Kata Novel, KPK memiliki budaya yang dijadikan panduan dalam melakukan kerja-kerjanya memberantas korupsi. 

“Tentu budaya organisasinya adalah integritas, kejujuran, profesional (guna) menghindari konflik kepentingan dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, adanya kerusakan budaya kerja di KPK akan berpengaruh terhadap insan-insan di lembaga antikorupsi. 

“Maka pelaksana tugasnya bermasalah, juga akan mempengaruhi perilaku insan yang bertugas di dalamnya, penegakan etik juga akan bermasalah,” kata Novel. 

“Sehingga akan banyak membuat kinerja yang tidak efektif,” imbuhnya.