Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengaku tidak mengetahui nama tokoh yang bakal dipilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjabat sebagai kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menilai nama kepala ibu kota negara menjadi rahasia tersendiri di saku Jokowi.
"Nah, itu dia, saya juga belum tahu. Presiden sepertinya mau bikin kejutan," kata Wandy saat dikonfirmasi, Selasa (22/2/2022).
Selain itu, Wandy menjelaskan tidak ada keharusan adanya penerbitan peraturan presiden (Perpres) terkait kepala Otorita IKN sebelum adanya pelantikan.
Menurutnya yang terpenting, kepala Otorita IKN Nusantara baru bisa bekerja usai perpres diteken.
Kemudian ia juga menerangkan bahwa pelantikan kepala Otorita IKN Nusantara tidak mesti dibarengi dengan wakil. Meskipun pada aturannya, presiden juga menunjuk serta mengangkat kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara.
"Enggak harus (berbarengan)," ucapnya.
Bakal Dilantik Jokowi
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut nama kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) bakal diumumkan segera. Nama yang dipilihnya tersebut lantas akan diumumkan pada pekan depan.
Baca Juga: Non Parpol, Jokowi Umumkan Kepala Otorita IKN Nusantara Minggu Depan
"Ya, mungkin ini, mungkin minggu depan akan kita lantik," kata Jokowi di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).
Jokowi tidak mengungkapkan siapa sosok yang dipilihnya sebagai kepala Badan Otorita IKN Nusantara. Hanya saja ia memastikan kalau yang dipilihnya itu bukan anggota partai politik.
"(Dari) non parpol," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Sementara pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
Berita Terkait
-
Perintah Jokowi, Menaker Bakal Revisi Aturan JHT Jadi Lebih Sederhana
-
Presiden Ungkap 20 Persen Biaya Proyek Ibu Kota Baru dari APBN, Bagaimana Sisanya?
-
Non Parpol, Jokowi Umumkan Kepala Otorita IKN Nusantara Minggu Depan
-
Jokowi: 80 Persen Biaya Pembangunan IKN Dari Investasi Langsung dan 20 Persen Diperkirakan APBN
-
Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi Minta Pemerintah Tak Fokus ke IKN Saja: Daerah Penyangga di Sekitar Sepaku Diperhatikan
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?