Suara.com - Kementerian Kesehatan mencatat kasus konfirmasi positif Covid-19 mulai menurun dari puncaknya akibat varian Omicron, konsistensi harus terus dijaga hingga benar-benar terkendali.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan dalam sepekan terakhir terlihat tren penurunan kasus konfirmasi positif Covid-19 setiap harinya, bahkan sudah dibawah puncak kasus varian Delta.
"Hasil pemantauan Kemenkes menunjukkan terjadinya tren penurunan angka konfirmasi kasus harian secara nasional, sejak sempat mencapai kasus tertinggi yaitu pada angka 64.718 di hari Rabu 16 Februari, dan sejak itu angka konfirmasi positif terus menurun hingga kemarin dilaporkan sebanyak 34 ribu," kata Nadia dalam jumpa pers, Rabu (22/2/2022).
Selain itu, jumlah pasien Covid-19 yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit juga cenderung tidak banyak, secara nasional jumlah pasien yang dirawat saat ini ada sebanyak 36.488 orang atau terisi 38 persen.
"Kalau kita melihat dari kapasitas tempat tidur isolasi maupun ICU Covid-19 itu kurang lebih 38 persen, angka ini masih sangat jauh di bawah jumlah pasien yang dirawat saat puncak gelombang Delta yang mencapai 93.256 pasien," jelasnya.
Kabar baik lainnya, angka laju penularan atau positivity rate Covid-19 secara nasional juga terus menurun hingga 17,7 persen.
"Sementara itu positivity rate di sejumlah daerah seperti di DKI Jakarta yang saat ini 23,8 persen, dan Banten 22,3 persen, juga berkorelasi dengan tren penurunan angka konfirmasi kasus harian di sejumlah daerah," ungkap Nadia.
Ia kemudian meminta seluruh masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan 5M; memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta segera mendapatkan vaksinasi di tempat pelayanan kesehatan terdekat.
Baca Juga: Daftar Gejala Omicron di Fase Awal, Jangan Anggap Gampang Penyakitnya
Berita Terkait
-
Infeksi Omicron Berapa Lama di Dalam Tubuh? Ketahui Gejala dan Langkah yang Perlu Dilakukan
-
Sudah Tahu Aturan Masa Karantina pasien Covid-19 Terbaru? Ini Ketentuan Lamanya Waktu Isoman
-
Daftar Gejala Omicron di Fase Awal, Jangan Anggap Gampang Penyakitnya
-
Tempat Isolasi Terpusat SKB Kota Malang Terisi 29 Pasien Corona
-
Omicron Siluman Bikin Peneliti Amerika Serikat Ketar-Ketir, Mungkinkah Muncul Gelombang Baru?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
Terkini
-
Komeng Tak Sudi Jabar Selalu Disalahkan jika Jakarta Banjir, Pramono Balas Begini!
-
Bawa 7 Poin Tuntutan, Hujan Deras Tak Surutkan Semangat Aksi Ojol di Depan Gedung DPR RI
-
Datangi Istana, Mendagri Tito Sebut Presiden Prabowo Bakal Lantik Menkopolkam Baru Siang Ini
-
Djamari Chaniago Merapat ke Istana, Mendagri Tito Bocorkan Pelantikan Menko Polkam Baru
-
Profil Ahmad Dofiri, Purnawirawan Jenderal Polisi yang Masuk Bursa Kabinet Prabowo
-
Komisi I DPR Benarkan Djamari Chaniago Akan Dilantik Jadi Menko Polkam, Menporanya Erick Thohir?
-
Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 5 Pejabat Direktorat Haji Khusus Kemenag
-
Kejagung Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan yang Menyeret Nadiem, Siapa Saja?
-
Gelar Aksi 'Pink', Aliansi Perempuan Tuntut Pembebasan Delpedro Cs di Polda Metro Jaya
-
Skandal Ijazah Capres: KPU Panen Kritik, Keputusan Dicabut, DPR Angkat Bicara