Studi: Tren Otoritarianisme Picu Kemunduran Demokrasi di Dunia

Suara.com - Indeks Transformasi Bertelsmann mencatat lebih banyak negara di dunia yang dipimpin diktator ketimbang rezim demokratis. Kemunduran terbesar bagi demokrasi tercatat antara lain di Brasil, Turki, dan India.

Studi Bertelsmann yang dirilis Rabu (23/02), mencatat dari 137 negara yang masuk dalam studi, terdapat hanya 67 yang bersistem demokrasi.

Sementara jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan autokratis bertambah menjadi 70.

"Ini adalah hasil transformasi demokratis terburuk selama 15 tahun terakhir,” kata Hauke Hartmann, Direktur Indeks Transformasi (BTI) di Yayasan Bertelsmann, Jerman.

Untuk pertama kalinya sejak 2004, Indeks Transformasi Bertelsmann (BTI) mencatat lebih banyak negara autokratis daripada negara demokratis.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sedikitnya jumlah pemilihan umum yang bebas dan adil maupun kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta semakin terkikisnya pemisahan kekuasaan.

"Ini pertarungan yang sulit," ujar Kanselir Jerman Olaf Scholz, menggambarkan iklim politik global selama kunjungannya ke Washington pada 7 Februari lalu.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Scholz optimistis: dia bersikeras bahwa pada akhirnya, demokrasi yang akan menang.

Bukan hanya karena demokrasi adalah ide Barat, tetapi karena mengakar kuat pada orang-orang.

Baca Juga: Pemilu Filipina: Ketika Anak Diktator Marcos dan Petinju Pacquiao Bersaing

"Saya benar-benar yakin bahwa orang-orang di seluruh dunia akan menghargai cara hidup yang kita miliki, dengan sistem demokrasinya, supremasi hukum, kebebasan individu, dan ekonomi pasar."

Kebebasan dibatasi, pemisahan kekuasaan dihapuskan

Di Tunisia — negara yang telah lama dianggap sebagai mercusuar harapan terakhir bagi gerakan demokratisasi Musim Semi Arab.

Presiden Tunisia Kais Saied telah memerintah negara itu melalui dekrit, sejak ia menggulingkan parlemen dan pemerintah pada Juli 2021 dan menangguhkan bagian-bagian konstitusi.

Baru-baru ini, Saied membubarkan dewan kehakiman tertinggi, yang seharusnya menjamin independensi peradilan di negara tersebut.

Tunisia hanyalah salah satu contoh dari banyak yang disebutkan Hartmann dalam sebuah wawancara dengan DW.