"Turki mengalami kerugian paling besar dalam 10 tahun terakhir di bawah Presiden [Recep Tayyip] Erdogan, yang awalnya dinilai sebagai mercusuar harapan," katanya.
"Pemisahan kekuasaan dan partisipasi sangat terbatas di sana sehingga dua tahun lalu kami harus mengklasifikasikan Turki sebagai negara autokrasi.
Sayangnya, penilaian tersebut tidak berubah sejak saat itu.”
Penggerak utama autokrasi: elite politik dan ekonomi
Banyak negara demokrasi yang sebelumnya telah mapan kini telah tergelincir ke dalam kategori "demokrasi yang rusak," catat para penulis penelitian tersebut.
Misalnya, melalui jalur etnonasionalis Perdana Menteri Narendra Modi di India dan pemerintahan otoriter sayap kanan Presiden Jair Bolsonaro di Brasil dan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina.
"Ini adalah negara-negara demokrasi yang 10 tahun lalu masih kami klasifikasikan sebagai negara yang terkonsolidasi, stabil, dan sekarang memiliki cacat besar dalam proses politik mereka.
Di Eropa, kita tahu contohnya, Polandia dan Hungaria yang menggagalkan prinsip-prinsip Uni Eropa tentang aturan negara hukum."
Apa yang dilihat Hartmann sebagai memperkuat sistem autokrasi dan mengikis norma-norma demokrasi? Penggerak utamanya adalah elite politik dan ekonomi yang ingin melindungi sistem patronasi dan korup mereka, katanya.
Baca Juga: Pemilu Filipina: Ketika Anak Diktator Marcos dan Petinju Pacquiao Bersaing
"Di sebagian besar dari 137 negara yang kami telaah, kami menghadapi sistem politik berdasarkan partisipasi semu dan sistem ekonomi yang mendistorsi persaingan pasar dan mencegah partisipasi ekonomi dan sosial."
Hal ini dapat diamati terutama di Amerika Tengah, di mana sistem politik kerap dirusak oleh struktur mafia.
Di sub-Sahara Afrika, kondisi ini bermanifestasi melalui individu-individu yang mengamankan situasi politik yang buruk dan mengeksploitasi pelembagaan proses politik yang lemah.
Gelombang populis
Orang-orang yang kehidupan sehari-harinya terancam oleh kemiskinan, kelaparan, pengucilan sosial, dan tidak melihat perbaikan apa pun melalui proses demokrasi, sering dibutakan oleh alternatif-alternatif populis.
Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang diteliti, tetapi juga di negara-negara demokrasi yang sudah lama mapan seperti Amerika Serikat, yang tidak diperhitungkan oleh BTI.
Berita Terkait
-
Kemenhut Mulai Verifikasi Kayu Gelondongan Bencana Sumatera
-
Daftar Mobil Bekas Paling Dicari Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2025
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Satu Miliar Pohon Ditanam, Mengapa Bencana dan Emisi Masih Terjadi?
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!