Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menilai diangkatnya mantan penguasa keamanan Pasar Tanah Abang, Rosario de Marshall atau Hercules sebagai Tenaga Ahli Direksi Perumda Pasar Jaya karena kemungkinan adanya dua hal.
Pertama soal pengalaman Hercules yang dibutuhkan dan kedua soal akomodasi politik.
"Ya (penunjukkan Hercules) ini bercampur, mungkin saya tidak tahu apakah ini bagian dari keilmuan atau pengalaman yang dibutuhkan atau akomodasi politik," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/2/2022).
Namun Ujang tak melihat keahlian Hercules sehingga diangkat sebagai tenaga ahli Direksi Perumda Pasar Jaya.
Justru ia menilai penunjukkan Hercules lebih dominan karena adanya akomodasi politik.
Dosen Universitas Al Azhar itu menduga penunjukkan Hercules terkait dukungan politik yang menjadikan Hercules saat ini diangkat sebagai tenaga ahli direksi.
"Kelihatannya mungkin soal dukung mendukung atau soal lainnya yang saya tidak tahu yang membuat pak Hercules diangkat menjadi tenaga ahli direksi. Mugkin saya melihat hal politiknya lebih dominan seperti itu," tutur dia.
Lebih lanjut, Ujang menegaskan di dunia politik tak ada yang tak mungkin.
"Kalau politik kan serba mungkin, mungkin saja, karena kalau kita bicara personalitas kemampuan (Hercules) dan sebagainya, ya kita sama-sama paham kira-kira seperti apa," kata dia.
Baca Juga: Jadi Tenaga Ahli Direksi PD Pasar Jaya, Hercules: Ini Suatu Penghargaan
Angkat Hercules Jadi Tenaga Ahli
Sebelumnya Manager Humas Perumda Pasar Jaya, Gatra Vaganza membenarkan bahwa mantan penguasa keamanan Pasar Tanah Abang, Rosario de Marshall atau Hercules telah bekerja menjadi tenaga ahli direksi.
Bahkan kata Gatra, Hercules telah bekerja sebagai tenaga ahli selama lima bulan dari 6 bulan kontrak kerja yang dimiliki.
"Hercules sudah bekerja selama 5 bulan dari 6 bulan kontrak kerja yang dimiliki," ujar Gatra di Jakarta, Selasa (22/2/2022).
Gatra menuturkan, pengangkatan Hercules sebagai tenaga ahli direksi juga sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
"Yang mana yang bersangkutan juga sudah mengikuti serangkaian tes kelayakan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Pesawat Hercules C-130 Milik TNI AU Angkut 12,7 Ton Minyak Goreng Untuk Masyarakat Papua
-
Jadi Tenaga Ahli Direksi PD Pasar Jaya, Hercules: Ini Suatu Penghargaan
-
Beban Berat Duet Anies-RK di Pilpres 2024, AHY Dinilai Lebih Realistis Tarung di Pilkada DKI
-
Diangkat Jadi Tenaga Ahli Direksi, Hercules: Saya Tidak Cari Makan di Pasar Jaya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
-
Fadli Zon Kaget! Acara Serah Terima SK Keraton Solo Diserbu Protes, Mikrofon Direbut
-
Tim SAR Temukan Serpihan Pesawat ATR42-500 Berukuran Besar
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
Terkini
-
Rutin Sidak SPPG Selama Setahun, BGN Klaim Kualitas MBG Terus Membaik
-
HUT ke-37 Yastroki: Stroke Bukan Takdir, Tapi Bencana yang Bisa Dicegah dari Rumah
-
Ada Proyek LRT di Jalan Pramuka, Rute Transjakarta dan Mikrotrans Dialihkan
-
Enam Pohon Tumbang di Jakarta Akibat Cuaca Ekstrem, Timpa Rumah dan Kabel Listrik
-
BGN Sidak Dapur MBG, Atap Sejumlah SPPG Belum Sesuai SOP
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, Satu Ruas Jalan Masih Tergenang, Puluhan Warga Mengungsi
-
Banjir di Pekalongan, KAI Batalkan 11 Perjalanan Kereta Api dari Jakarta
-
Awal Pekan di Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim
-
Nadiem Ngaku Tak Untung Sepeserpun, Mahfud MD: Korupsi Tak Harus Terima Uang
-
Mahfud MD Soroti Sidang Nadiem: Tidak Fair Terdakwa Belum Terima Audit BPKP