Muncul Wacana Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang, Demokrat Sebut Nama SBY dan Megawati

Suara.com - Wasekjen DPP Partai Demokrat Jensen Sitindaon ikut menyebut nama mantan presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jansen ikut memberikan tanggapan mengenai usulan Pemilu 2024 ditunda.

Usulan penundaan pemilu tersebut kemudian memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jansen menyebut, SBY dan Megawati harus memberikan pandangan terkait wacana tersebut.

Sebab, wacana masa jabatan Jokowi diperpanjang mulai digaungkan sejumlah partai.

"Pendapat saya pribadi, rasanya pak SBY dan bu Mega sebagai 2 mantan Presiden kita yang masih hidup, harus keluarkan pernyataan menolak perpanjangan ini," kata Jansen, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Sabtu (26/2/2022).

Jansen mengaku takut serta khawatir apabila wacana tersebut benar terjadi, maka konstitusi yang sudah ada akan kembali di otak-atik.

"Yang turunannya meng-otak atik Konstitusi. Jika tidak gerpol-nya terus lanjut ini. 2 hari ini saja sudah seperti paduan suara," lanjutnya.

Di samping itu, ia menyadari bahwa SBY dan Megawati dipandang memiliki haluan politik berbeda.

Baca Juga: Desakan Jokowi Tambah Masa Jabatan Presiden Bermunculan, Politisi Gerindra: Do It Kangmas

Namun, menurutnya kedua tokoh tersebut merupakan sosok yang pernah menjabat sebagai presiden.

"Boleh saja Pak SBY dan Bu Megawati dicitrakan media kurang cocoklah dan lain-lain. Tapi apapun mereka berdua pernah jadi Presiden di Republik ini," jelasnya.

Jansen berpendapat, Megawati dan SBY memiliki nilai-nilai yang sama soal konstitusi dan demokrasi.

"Yang pasti punya dan berbagi nilai-nilai sama yang telah mereka jaga dan tunjukkan selama ini. Soal ketaatan pada Konstitusi, Demokrasi, Pemilu Reguler," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengaku setuju apabila Pemilu 2024 ditunda.

Dia mengatakan, partainya menilai kondisi masyarakat saat ini masih butuh pemulihan utamanya dalam bidang ekonomi.

"PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," bebernya.

Zul juga mengatakan bahwa saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73 persen.

Hal tersebut menurutnya menjadikan Jokowi pantas untuk tetap memimpin sebagai presiden.