Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim taat terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode. Mereka memastikan menolak perpanjangan jabatan presiden tiga periode.
Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan ini dalam diskusi bertajuk 'Usulan Jabtan Presiden Diperpanjang, Gimana Nasib Kepala Daerah' yang digelar Total Politik di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (27/2/2022). Masinton menyebut sikap taat terhadap konstitusi ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ibu Megawati jauh sebelumnya, beliau selalu menekankan komitmen bernegara. Komitmen bernegara itu apa? Kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan. Nah, kalau di situ, saya berpandangan Ibu Mega itu orang yang memegang teguh hal-hal yang prinsip, dan enggak bisa ditawar-tawar dalam konteks itu," kata Masinton.
Bersamaan dengan itu, Masinton juga menilai usulan penundaan Pemilu yang mencuat belakangan ini perlu didasari atas kepentingan bangsa. Bukan semata-mata hanya karena hasrat kekuasaan.
"Karena apapun, kita harus hindari itu, jangan lagi ada lahir kekuasaan yang absolut, tidak tak terbatas, karena apapun, kita masih menganut negara hukum. Bukan negara kekuasaan, kita harus saklek di situ," katanya.
Lebih lanjut, Masinton juga meyakini Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan Jokowi jauh sebelumnya.
"Kalau presiden kan jelas menyatakan 'menampar muka saya, menjorokkan saya, dan lain-lain' kalau usulan tiga periode tadi. Kita tidak tahu kalau usulan-usulan datang dari partai politik tadi, apakah itu menjadi gayung bersambut ataukah cuma usulan kosong saja," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Sebut Jokowi Layak Diberi Apresiasi: Kerja Presiden Sudah 'On The Track'
-
Prabowo Disebut Cocok Duet dengan Kader PDIP Ini, Bakal Sulit Dikalahkan di Pilpres 2024
-
Desakan Jokowi Tambah Masa Jabatan Presiden Bermunculan, Politisi Gerindra: Do It Kangmas
-
Partai Golkar Kaji Wacana Memperpanjang Jabatan Presiden Tiga Periode
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional