Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Jusuf Kalla memberikan tanggapannya mengenai usulan penundaan pemilu.
Jusuf Kalla mengingatkan bahwa penundaan pemilu dianggap melanggar konstitusi.
Ia mengatakan, jika tidak taat kepada konstitusi, maka negeri ini akan ribut.
"Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi. Iya, tidak setuju," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Selasa (1/3/2022).
Jusuf Kalla menyebutkan bahwa semua elemen bangsa harus taat pada konstitusi.
Pasalnya, konstitusi sudah mengatur Pemilu digelar lima tahun sekali.
Oleh sebab itu, hal tersebut harus dipatuhi.
"Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (pemilu) lima tahun, yah lima tahun," tandasnya.
Baca Juga: NasDem Tegaskan Tolak Wacana Tunda Pemilu, Surya Paloh Instruksi Kader di DPR Lakukan Ini
Menurutnya, apabila tidak taat konstitusi maka akan menimbulkan keributan.
"Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," lanjutnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan usulan pemilu ditunda satu atau dua tahun.
"Soal pemilu diundur adalah ide saya. Untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Tapi itu semua tergantung kepada Presiden dan partai-partai," ujar Muhaimin.
Selain itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya setuju pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan.
"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur," kata Zulkifli.
Berita Terkait
-
Surya Paloh Sebut Penundaan Pemilu Boleh Dilakukan Jika dalam Kondisi Ini
-
Pengamat Ungkap Nasib PDIP dan Megawati Jika Pemilu 2024 Ditunda
-
NasDem Tegaskan Tolak Wacana Tunda Pemilu, Surya Paloh Instruksi Kader di DPR Lakukan Ini
-
Mantan Menteri Era SBY: Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Jokowi Hanya Memperpanjang Alamat Penderitaan Rakyat
-
Surya Paloh Berharap Pemilu 2024 Tak Ditunda, Kecuali Negara Dalam Keadaan Genting
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga