Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Jusuf Kalla memberikan tanggapannya mengenai usulan penundaan pemilu.
Jusuf Kalla mengingatkan bahwa penundaan pemilu dianggap melanggar konstitusi.
Ia mengatakan, jika tidak taat kepada konstitusi, maka negeri ini akan ribut.
"Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi. Iya, tidak setuju," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Selasa (1/3/2022).
Jusuf Kalla menyebutkan bahwa semua elemen bangsa harus taat pada konstitusi.
Pasalnya, konstitusi sudah mengatur Pemilu digelar lima tahun sekali.
Oleh sebab itu, hal tersebut harus dipatuhi.
"Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (pemilu) lima tahun, yah lima tahun," tandasnya.
Baca Juga: NasDem Tegaskan Tolak Wacana Tunda Pemilu, Surya Paloh Instruksi Kader di DPR Lakukan Ini
Menurutnya, apabila tidak taat konstitusi maka akan menimbulkan keributan.
"Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," lanjutnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan usulan pemilu ditunda satu atau dua tahun.
"Soal pemilu diundur adalah ide saya. Untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Tapi itu semua tergantung kepada Presiden dan partai-partai," ujar Muhaimin.
Selain itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya setuju pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan.
"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur," kata Zulkifli.
Berita Terkait
-
Surya Paloh Sebut Penundaan Pemilu Boleh Dilakukan Jika dalam Kondisi Ini
-
Pengamat Ungkap Nasib PDIP dan Megawati Jika Pemilu 2024 Ditunda
-
NasDem Tegaskan Tolak Wacana Tunda Pemilu, Surya Paloh Instruksi Kader di DPR Lakukan Ini
-
Mantan Menteri Era SBY: Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Jokowi Hanya Memperpanjang Alamat Penderitaan Rakyat
-
Surya Paloh Berharap Pemilu 2024 Tak Ditunda, Kecuali Negara Dalam Keadaan Genting
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika