Suara.com - Pengamat politik Saiful Anam memberikan tanggapan mengenai sikap PDIP terkait usulan Pemilu 2024 ditunda.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Saiful Anam mengungkap nasib PDIP dan Megawati apabila Pemilu 2024 ditunda.
Menurut Saiful, jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung penundaan pemilu, maka kekuasaan dirinya tidak lagi dominan.
"Kalau ternyata Pemilu benar-benar ditunda, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan kekuatan Megawati dan PDIP dalam pemerintahan tidak lagi dominan," kata Saiful, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (1/3/2022).
Menurutnya, jika Pemilu benar-benar ditunda, maka hal tersebut menunjukkan PDIP dan Megawati tak lagi berdaya di depan Presiden Jokowi dan partai koalisi.
"Tentu publik akan berpikir bahwa Megawati makin tersingkir dan bahkan dapat dikalahkan oleh Jokowi jika Pemilu benar-benar diundur," ujarnya.
Hal tersebut membuat publik akan menilai kekuatan politik PDIP tersingkir.
Saiful melihat, secara kalkulasi politik ke depan makin banyak perbedaan-perbedaan pandangan antara Megawati dan Jokowi.
"Mendekati 2024 mendatang antara keduanya makin renggang karena adanya perbedaan-perbedaan pandangan dan pilihan politik antara Jokowi Vs Megawati," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto enggan memberikan komentar mengenai isu wacana Pemilu 2024 ditunda.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Hasto menegaskan bahwa PDIP setia dan taat pada konstitusi.
Menurut Hasto, ada yang lebih penting untuk diurus daripada penundaan pemilu.
Ia menambahkan, PDIP tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan presiden.
PDIP berfokus bagaimana memprioritaskan kekuasaan saat ini hadir bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi.
"Bagaimana pemerintah berfokus mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor), kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan pemilu," kata Hasto, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (28/2/2022).
Berita Terkait
-
Mantan Menteri Era SBY: Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Jokowi Hanya Memperpanjang Alamat Penderitaan Rakyat
-
Surya Paloh Berharap Pemilu 2024 Tak Ditunda, Kecuali Negara Dalam Keadaan Genting
-
Nasdem Ogah Bicarakan Wacana Pemilu 2024 Ditunda, tapi Singgung Soal Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
-
Senator Minta Jokowi Segera Respons Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Gus Yahya Sebut Masuk Akal Tunda Pemilu, Pengamat: PBNU Tidak Boleh Kehilangan Daya Kritis
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD
-
Ketua DPD: GKR Emas Buktikan Pena Juga Bisa Jadi Alat Perjuangan Politik