Suara.com - Di tengah beberapa partai koalisi mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024, PDIP bersikap beda. PDIP dengan tegas menolak usulan tersebut.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, sikap PDIP ini mendapat pujian dari Pengamat politik Ujang Komarudin.
"Saya salut dengan PDIP. Mereka konsisten. Saya baru pertama kali mengatakan salut kepada PDIP selama pemerintahan ini," ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (1/3).
Ujang menilai, sikap PDIP tersebut sangat konsisten dalam menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Langkah PDIP tersebut seharusnya diikuti partai politik lainnya.
"PDIP konsisten menjaga demokrasi, konsisten menjaga konstitusi dan menjaga bangsa ini dalam konteks mereka tidak mau mengamandemen ataupun memundurkan pemilu," ucapnya.
Dia melanjutkan, usulan penundaan pemilu itu mengada-ada dan terkesan dibuat-buat.
"Itu wacana pembegalan terhadap konstitusi dan demokrasi," tegasnya.
Ujang menerangkan, alasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan aspirasi rakyat.
Apalagi ada yang mengatakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor ekonomi atau atau marak bencana.
Baca Juga: Gerindra Tegaskan Tolak Penundaan Pemilu 2024: Ini Perintah Konstitusi
"Semua alasan itu hanya mencari pembenaran saja. Sesungguhnya kita tidak perlu menunda pemilu. Bukan hanya karena bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan kehendak rakyat kebanyakan," imbuhnya.
Ujang mengingatkan, Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sudah meluncurkan hari pencoblosan, yakni 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan dari pemilu pun segera dilaksanakan KPU.
"Jadi sesungguhnya ucapan penundaan pemilu itu merugikan dirinya dan merugikan bangsa ini," ujarnya.
Dia menambahkan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan menghancurkan kehidupan demokrasi.
"Mereka (yang mengusulkan) sengaja mencari alasan dan pembenaran ingin memundurkan pemilu yang artinya ingin merevisi atau mengamandemen konstitusi," tegasnya.
Berita Terkait
-
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Politisi PDIP: Itu Jebakan untuk Jokowi
-
Gerindra Susul Lima Partai Lain, Tolak Penundaan Pemilu 2024
-
Waketum Gerindra Nyatakan Tak Setuju Wacana Tunda Pemilu, Tapi Sikap Resmi Partai Tunggu Keputusan Prabowo
-
Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Imam Masjid New York Nilai Elite Politik Haus Kekuasaan
-
Gerindra Tegaskan Tolak Penundaan Pemilu 2024: Ini Perintah Konstitusi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!