Suara.com - Meski pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024 oleh pemerintah dan didukung semua fraksi di DPR, sejumlah elite partai mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai alasan itu tidak berdasar.
Dia menyebut elite politik yang mengusulkan penundaan pemilu berasal dari partai yang kalah secara elektabilitas dalam survei-survei.
"Ini (yang mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden) kan partai-partai kalah sebagai capres lembaga survei dan tanda petik tanda petik mau kudeta konstitusi," kata Said Iqbal, Rabu (2/3/2022).
Said Iqbal mengatakan elite-elite politik itu ingin melakukan "kudeta konstitusi" dengan menggunakan tangan presiden.
Padahal, beberapa kali Presiden Joko Widodo menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kata Said Iqbal.
Said Iqbal menyinggung salah satu seorang ketua partai yang menggunakan alasan aspirasi petani sawit untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.
"Alasan yang dijadikan salah satu partai besar ketua umum ketemu dengan petani sawit disiapin itu sungguh-sungguh naif, tidak mencerminkan kenegarawanan," katanya.
Said Iqbal mengatakan beberapa waktu lalu dirinya telah bertemu dengan petani sawit di Pulau Kalimantan dan tidak satupun dari mereka yang mengatakan ingin masa jabatan presiden diperpanjang.
Baca Juga: Banjir Hujatan Usai Usulkan Pemilu Ditunda, Cak Imin: Tentu Penentunya oleh Bapak Presiden
"Saya baru pulang nih hari ini dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, nggak ada petani sawit petani karet, petani sawah, nggak ada satu pun langsung dengan petani. Bagaimana ada kelompok kecil di Siak, itupun di kebun, kita nggak tahu tiba-tiba dinyatakan sebagai dasar aspirasi perlunya memperpanjang masa jabatan presiden, lagi-lagi melakukan kebohongan publik," kata dia.
Alasan mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dinilai Said Iqbal sebagai hal yang tak berdasar.
"Partai buruh dan serikat buruh serikat petani dan kelas pekerja lainnya menolak keras kalau ekonomi yang memburuk saat ini kata mereka dijadikan alasan untuk memperpanjang jabatan presiden dan itu adalah bohong," kata Said Iqbal.
Dia mengatakan keadaan inflasi sekarang jauh lebih terkendali dengan angka 3,1 persen. Pertumbuhan ekonomi pada 2021 juga jauh lebih baik, mencapai 3,6 persen.
"Sekarang itu lebih baik, apa alasannya ketua ketua umum itu jangan-jangan nggak baca angka-angka ekonomi asbun asal bunyi membodohi rakyat dipikir rakyat bodoh, dipikir mereka saja partai politik yang bisa mengatur negara ini dengan seenak-enaknya," katanya.
Said Iqbal mengatakan siap melakukan perlawanan jika dilakukan penundaan pemilu.
Berita Terkait
-
Said Iqbal Bongkar 'Janji Manis' KDM Soal Upah: Katanya Tak Ubah Rekomendasi, Faktanya Malah Dicoret
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Ribuan Buruh Geruduk Istana, Tuntut Revisi UMP DKI dan UMSK Jawa Barat
-
KSPI Sentil Gaya Kepemimpinan KDM, Dinilai Penuh Kebohongan Soal Buruh
-
Said Iqbal Bandingkan Gaji Wartawan Jakarta dan Bekasi: Kalah dari Buruh Pembuat Panci!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek