Suara.com - Partai Demokrat ogah berspekulasi ihwal mencuatnya nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang tengah ramai diperbincangkan. Luhut disebut-sebut ikut terlibat dalam memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.
"Terlepas dari polemik dan kebenaran informasi yang beredar bahwa agenda ini by design secara sistematis yang dimotori lingkar dalam kekuasaan dalam hal ini Menko Marves yang menggunakan pimpinan parpol koalisi, kami tidak mau berspekulasi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Namun jika ternyata benar, Kamhar mengatakan hal itu akan menguatkan dugaan yang ada selama ini ada.
"Dan pembacaan kami atas gambar besar rentetan kejadian terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini sebagai sesuatu yang by design, terencana dan sistematis," kata Kamhar.
"Dan jika ini benar, sangat bersesuaian dengan logika politik sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan siapa yang paling berkepentingan dan diuntungkan atas agenda ini," lanjutnya.
Jokowi Diminta Bersikap
Sebelumnya, Kamhar meminta Presiden Jokowi segera bersikap menanggapi wacana yang sedang berkembang, yakni penundaan Pemilu 2024.
Ia mengingatkan Jokowi perlu tegas menolak agar tidak sampai durhaka terhadap reformasi bak Malin Kundang.
"Karenanya agar tak terus menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumkan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar.
Baca Juga: Pengamat Sebut Wajar Jika Ada Spekulasi Presiden Jokowi Setuju Pemilu 2024 Ditunda
Kamhar berkeyakinan wacana penundaan Pemilu akan berhenti dengan sendiri apabila Jokowi memeikiki sikap tegas.
"Termasuk mengambil sikap tegas terhadap orang-orang terdekatnya yang mencoba menjerumuskannya," kata Kamhar.
Kamhar meminta Jokowi tidak hanya diam. Sebab diamnya presiden akan memberikan kesan kepada publik bahwa orang nomor satu di republik ini justru setuju dengan wacana penundaan Pemilu.
"Tak boleh hanya diam apalagi melakukan pembiaran sampai isu ini berlalu, karena jika demikian, menjadi berdasar jika publik kemudian berpikir bahwa ini atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Pak Jokowi sendiri," ujarnya.
Sudah Biasa Diterpa Isu
Belakangan muncul isu jika Menko Luhut Binsar Pandjaitan dituding menjadi 'dalang' dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh juru bicara Luhut yaitu Jodi Mahardi.
Tag
Berita Terkait
-
Wacana Penundaan Pemilu 2024 Disebut Dalih Partai Politik Naikan Posisi Tawar
-
Tak Didukung Masyarakat, PDI Perjuangan Minta Polemik Usulan Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan
-
Luhut Dituding Terlibat Wacana Penundaan Pemilu, Jubir: Sudah Biasa Diterpa Isu
-
Buntut Wacana Penundaan Pemilu 2024, Nama Luhut Binsar Pandjaitan Ikut Terseret
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?