Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih bungkam terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Jokowi bahkan belum juga memastikan, apakah sebagai kepala negara akan menolak atau justru mendukung wacana tersebut.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, sikap Jokowi yang demikian merupakan kekonyolan. Sebab, ia menduga jika Jokowi sengaja berdiri di antara ketidakpastian atas penundaan Pemilu 2024 yang muaranya pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi, menurut Rocky, memang masih menunggu sinyal dari beragam tanggapan atas wacana penundaan Pemilu.
"Jadi yang agak konyol adalah Presiden Jokowi menunggangi ketidakpastian itu dalam upaya untuk melihat peluang perpanjangan itu," kata Rocky dalam webinar Partai Buruh seri ke-9 yang dilakukan secara daring, Jumat (4/3/2022).
Sikap diam Jokowi, menurutnya, bisa saja diartikan bahwa mantan Wali Kota Solo itu juga mendukung penundaan Pemilu 2024. Karena itu, Rocky mengingatkan bahwa ambisi bisa saja tetap ada.
"Karena kita tahu, ambisi tetap ada. Jangan kita anggap orang itu mengajukan sesuatu demi hal yang baik. Demi hal yang buruk pun dia akan lakukan," ujarnya.
Jokowi Jangan Diam
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Jokowi bersikap untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Ia berharap Jokowi tidak hanya diam.
Sebab, sikap diam Jokowi selama ini justru dapat dianggap bahwa presiden mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Memperpanjang Pemilu Sama Dengan Melanggar Konstitusi
"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Mardani menegaskan, Pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan menunda Pemilu tidak masuk akal. Ia justru membandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap digelar kendati kasus posiitf dan penularan sedang meningkat.
"Selain itu, pemerintah juga terus mengklaim kondisi sekarang tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," katanya.
Mardani mengingatkan agar para pejabat dan pimpinan negara taat terhadap asas dan sistem dalam bernegara.
"Ingat, semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik para pengelola negeri saat ini," katanya.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Jokowi segera menanggapi wacana yang sedang berkembang, yakni penundaan Pemilu 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Mamah Dedeh Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Ulama: Bahas Perang Dunia hingga Krisis Bangsa
-
JK Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Kondisi Negara hingga Ketegangan Global
-
Jusuf Kalla Ajak Seluruh Masjid Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Perdamaian Dunia
-
Suasana Hangat Bukber Istana: Prabowo Salami Ulama dan Cium Tangan Kiai Nurul Huda Djazuli
-
Pemprov DKI 'Guyur' Warga Ciganjur dengan Sembako Murah dan Kacamata Gratis
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang