Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih bungkam terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Jokowi bahkan belum juga memastikan, apakah sebagai kepala negara akan menolak atau justru mendukung wacana tersebut.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, sikap Jokowi yang demikian merupakan kekonyolan. Sebab, ia menduga jika Jokowi sengaja berdiri di antara ketidakpastian atas penundaan Pemilu 2024 yang muaranya pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi, menurut Rocky, memang masih menunggu sinyal dari beragam tanggapan atas wacana penundaan Pemilu.
"Jadi yang agak konyol adalah Presiden Jokowi menunggangi ketidakpastian itu dalam upaya untuk melihat peluang perpanjangan itu," kata Rocky dalam webinar Partai Buruh seri ke-9 yang dilakukan secara daring, Jumat (4/3/2022).
Sikap diam Jokowi, menurutnya, bisa saja diartikan bahwa mantan Wali Kota Solo itu juga mendukung penundaan Pemilu 2024. Karena itu, Rocky mengingatkan bahwa ambisi bisa saja tetap ada.
"Karena kita tahu, ambisi tetap ada. Jangan kita anggap orang itu mengajukan sesuatu demi hal yang baik. Demi hal yang buruk pun dia akan lakukan," ujarnya.
Jokowi Jangan Diam
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Jokowi bersikap untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Ia berharap Jokowi tidak hanya diam.
Sebab, sikap diam Jokowi selama ini justru dapat dianggap bahwa presiden mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Memperpanjang Pemilu Sama Dengan Melanggar Konstitusi
"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Mardani menegaskan, Pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan menunda Pemilu tidak masuk akal. Ia justru membandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap digelar kendati kasus posiitf dan penularan sedang meningkat.
"Selain itu, pemerintah juga terus mengklaim kondisi sekarang tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," katanya.
Mardani mengingatkan agar para pejabat dan pimpinan negara taat terhadap asas dan sistem dalam bernegara.
"Ingat, semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik para pengelola negeri saat ini," katanya.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Jokowi segera menanggapi wacana yang sedang berkembang, yakni penundaan Pemilu 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak