Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum pernah mengajak diskusi soal wacana masa jabatan presiden.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali diperbincangkan.
PPP sebagai anggota koalisi mengaku belum pernah diajak diskusi Jokowi.
"Kami sebagai anggota koalisi pemerintahan Jokowi belum pernah diajak diskusi oleh Presiden Jokowi uuntuk penundaan Pemilu 2024," kata Tamliha, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (6/3/2022).
Tamliha menjelaskan, saat ini penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 hanya sebatas wacana.
Belum ada kata sepakat dari partai politik lain mengenai wacana tersebut.
"PPP tidak alergi terhadap usulan PKB, Golkar dan PAN yang mengusulkan penundaan Pemilu. Namun penundaan Pemilu tersebut masih tataran lisan dan belum bentuk tertulis," bebernya.
Oleh sebab itu, Tamliha mengatakan selama belum ada amandemen terhadap wacana tersebut.
Maka PPP tetap berpegang teguh pada konstitusi.
Baca Juga: Kecam Pihak yang Ingin Pemilu Ditunda, Ngabalin: Pakai Nalarmu yang Sehat dalam Berpolitik
"Sehingga PPP belum bersikap sepanjang MPR yang anggotanya 711 orang, yang terdiri atas 575 anggota DPR dan 126 anggota DPD tidak memiliki agenda untuk mengamandemen UUD 1945," ujarnya.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden mencuat kembali setelah pernyataan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Berita Terkait
-
Kecam Pihak yang Ingin Pemilu Ditunda, Ngabalin: Pakai Nalarmu yang Sehat dalam Berpolitik
-
Politisi Demokrat Kritik Penjelasan Presiden soal Usulan Penundaan Pemilu, Singgung Khilafah hingga Komunis
-
Andi Arief Sindir Jokowi Tak Tegas soal Wacana Penundaan Pemilu: Ambisi Besar Bapak Malah Terlihat
-
Fahri Hamzah Ngotot Bukan Pendukung Jokowi, Ogah Jadi Bagian dari Pemerintah
-
Soal Penundaan Pemilu 2024, Demokrat ke Jokowi: Tunjukan Keseriusan Jaga Konstitusi!
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
Terkini
-
Sultan Dorong Ekstensifikasi Sawit di Papua dengan Tetap Jaga Keseimbangan Ekologis
-
Jakarta Tumbuh, Warga Terpinggirkan: Potret Ketimpangan di Pulau Pari, Marunda, dan Bantargebang
-
Fakta Baru Kasus Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Temukan 19 Luka Benda Tajam
-
Serikat Pekerja: Rumus UMP 2026 Tidak Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
-
Peringati Hari Migran Internasional, KP2MI Fokuskan Perhatian pada Anak Pekerja Migran
-
Tak Ada Barang Hilang, Apa Motif di Balik Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon?
-
Diduga Serang Petugas dan TNI, 15 WNA China Dilaporkan PT SRM ke Polda Kalbar
-
Menkes Kirim 600 Dokter ke Aceh Mulai Pekan Depan, Fokus Wilayah Terisolasi
-
Prabowo Sindir Orang Pintar Jadi Pengkritik, Rocky Gerung: Berarti Pemerintah Kumpulan Orang Bodoh?
-
Imigrasi Ketapang Periksa 15 WNA China Usai Insiden Penyerangan di Tambang Emas PT SRM