Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum pernah mengajak diskusi soal wacana masa jabatan presiden.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali diperbincangkan.
PPP sebagai anggota koalisi mengaku belum pernah diajak diskusi Jokowi.
"Kami sebagai anggota koalisi pemerintahan Jokowi belum pernah diajak diskusi oleh Presiden Jokowi uuntuk penundaan Pemilu 2024," kata Tamliha, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (6/3/2022).
Tamliha menjelaskan, saat ini penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 hanya sebatas wacana.
Belum ada kata sepakat dari partai politik lain mengenai wacana tersebut.
"PPP tidak alergi terhadap usulan PKB, Golkar dan PAN yang mengusulkan penundaan Pemilu. Namun penundaan Pemilu tersebut masih tataran lisan dan belum bentuk tertulis," bebernya.
Oleh sebab itu, Tamliha mengatakan selama belum ada amandemen terhadap wacana tersebut.
Maka PPP tetap berpegang teguh pada konstitusi.
Baca Juga: Kecam Pihak yang Ingin Pemilu Ditunda, Ngabalin: Pakai Nalarmu yang Sehat dalam Berpolitik
"Sehingga PPP belum bersikap sepanjang MPR yang anggotanya 711 orang, yang terdiri atas 575 anggota DPR dan 126 anggota DPD tidak memiliki agenda untuk mengamandemen UUD 1945," ujarnya.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden mencuat kembali setelah pernyataan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Berita Terkait
-
Kecam Pihak yang Ingin Pemilu Ditunda, Ngabalin: Pakai Nalarmu yang Sehat dalam Berpolitik
-
Politisi Demokrat Kritik Penjelasan Presiden soal Usulan Penundaan Pemilu, Singgung Khilafah hingga Komunis
-
Andi Arief Sindir Jokowi Tak Tegas soal Wacana Penundaan Pemilu: Ambisi Besar Bapak Malah Terlihat
-
Fahri Hamzah Ngotot Bukan Pendukung Jokowi, Ogah Jadi Bagian dari Pemerintah
-
Soal Penundaan Pemilu 2024, Demokrat ke Jokowi: Tunjukan Keseriusan Jaga Konstitusi!
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
-
Pidato Perpisahan Sri Mulyani: Hormati Ruang Privacy Kami!
Terkini
-
Dito Ariotedjo Lengser dari Menpora, Publik Minta Taufik Hidayat yang Naik, Bukan Raffi Ahmad!
-
Budi Arie Setiadi Diam-diam Unfollow Instagram Presiden Prabowo Subianto Usai Reshuffle Kabinet
-
Copot Budi Arie, Pengamat: Prabowo Tak Ingin Ulangi Rekor Korupsi Era Jokowi
-
Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran Kembali Mencuat, Roy Suryo Bawa Bukti Baru Minta RDPU di DPR
-
Lagi Rapat dengan Driver Ojol, Dasco Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana
-
Ini Rincian Tunjangan DPRD Kabupaten Bogor yang Naik 100 Persen di Tengah Jeritan Rakyat
-
Diperiksa KPK Terkait Korupsi Kuota Haji, Ustaz Khalid Basalamah Penuhi Panggilan Ulang
-
Beda Kekayaan Sri Mulyani vs Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Tanpa Utang?
-
Jadi Sorotan Dunia, Media Asing 'Kuliti' Sosok Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani
-
Heboh Sri Mulyani Dituduh Agen CIA, Ini 4 Tokoh Dunia yang Ternyata Mata-Mata Sungguhan