Suara.com - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan nasib proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Ia mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
Menanggapi hal itu, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menilai bahwa pernyataan Arief tersebut sengaja disampaikan untuk membangun opini sesat.
"Jangan menjadi dalih pembenaran jika Jokowi masih diperlukan sehingga harus ada perpanjangan durasi pemerintahannya. Ini statement yang sengaja dibangun dan menyesatkan," kata Dedi saat dihubungi, Senin (7/3/2022).
Ia mengatakan, jika ada kemapanan siapa pun penerus Jokowi nanti pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN tetap akan berjalan. Sementara jika gagal, maka hal itu memang karena kurang persiapan.
"Bergantung dari pondasi kebijakan yang telah dibuat Jokowi, jika mapan maka siapapun penerusnya IKN akan tetap berjalan. Sebaliknya, jika gagal atau tidak dapat dilanjutkan, itu karena sejak persiapan memungkinkan terjadi persoalan," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan keberhasilan memindahkan IKN nantinya jangan ditafsirkan karena keberhasilan Jokowi.
"Artinya, statemen semacam itu jangan ditafsir seolah keberhasilan karena Jokowi, dan kegagalan karena pihak lain. Gagal atau tidak, semuanya bergantung Jokowi," tuturnya.
Sebelumnya politisi Gerindra ini mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
"Ya, pastilah nasibnya IKN di Kalimantan akan sama kayak rencana Seokarno mau pindahkan (ibu kota) di Palangkaraya dan Suharto di Jonggol," ungkapnya seperti dilansir Wartaekonomi, Minggu (6/3).
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
"Begitu lengser, ya batal pastinya," imbuh Arief.
Anak buah Prabowo Subianto itu mengatakan pemindahan ibu kota negara masih menuai kontroversi.
"Itu, kan jelas kalau di WhatssApp Group, jadi pembicaraan ketidaksetujuan terhadap IKN," katanya.
Kendati demikian, Arief tak menyebutkan siapa yang tidak menyetujui dan apa alasannya.
"Saya kurang tahu mereka tidak setuju, tapi yang pasti IKN itu tidak akan pernah terealisasi setelah Jokowi lengser," tutur Arief.
Tak hanya itu, Arief juga menyinggung soal proyek kereta api cepat dan MRT yang dinilai lamban pengerjaannya.
Berita Terkait
-
Kabar Zulhas Bertemu Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet, Wakil Ketum PAN Viva Yoga: Tidak Benar, Ketum Fokus Konsolidasi
-
Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
-
Wacana Penundaan Pemilu dan Penambahan Masa Jabatan Presiden, Mahfud MD: Sikap Presiden Jelas, Pemilu 14 Februari
-
Anies Baswedan Disebut Jadi Capres Potensial di Luar Lingkar Kekuasaan Jokowi
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Pemprov DKI Hibahkan Gedung YLBHI, Pramono Anung: Akses Keadilan Warga Tidak Mampu
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional