Suara.com - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan nasib proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Ia mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
Menanggapi hal itu, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menilai bahwa pernyataan Arief tersebut sengaja disampaikan untuk membangun opini sesat.
"Jangan menjadi dalih pembenaran jika Jokowi masih diperlukan sehingga harus ada perpanjangan durasi pemerintahannya. Ini statement yang sengaja dibangun dan menyesatkan," kata Dedi saat dihubungi, Senin (7/3/2022).
Ia mengatakan, jika ada kemapanan siapa pun penerus Jokowi nanti pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN tetap akan berjalan. Sementara jika gagal, maka hal itu memang karena kurang persiapan.
"Bergantung dari pondasi kebijakan yang telah dibuat Jokowi, jika mapan maka siapapun penerusnya IKN akan tetap berjalan. Sebaliknya, jika gagal atau tidak dapat dilanjutkan, itu karena sejak persiapan memungkinkan terjadi persoalan," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan keberhasilan memindahkan IKN nantinya jangan ditafsirkan karena keberhasilan Jokowi.
"Artinya, statemen semacam itu jangan ditafsir seolah keberhasilan karena Jokowi, dan kegagalan karena pihak lain. Gagal atau tidak, semuanya bergantung Jokowi," tuturnya.
Sebelumnya politisi Gerindra ini mengatakan rencana IKN akan berhenti jika Jokowi sudah tak menjabat sebagai Presiden.
"Ya, pastilah nasibnya IKN di Kalimantan akan sama kayak rencana Seokarno mau pindahkan (ibu kota) di Palangkaraya dan Suharto di Jonggol," ungkapnya seperti dilansir Wartaekonomi, Minggu (6/3).
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
"Begitu lengser, ya batal pastinya," imbuh Arief.
Anak buah Prabowo Subianto itu mengatakan pemindahan ibu kota negara masih menuai kontroversi.
"Itu, kan jelas kalau di WhatssApp Group, jadi pembicaraan ketidaksetujuan terhadap IKN," katanya.
Kendati demikian, Arief tak menyebutkan siapa yang tidak menyetujui dan apa alasannya.
"Saya kurang tahu mereka tidak setuju, tapi yang pasti IKN itu tidak akan pernah terealisasi setelah Jokowi lengser," tutur Arief.
Tak hanya itu, Arief juga menyinggung soal proyek kereta api cepat dan MRT yang dinilai lamban pengerjaannya.
Berita Terkait
-
Kabar Zulhas Bertemu Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet, Wakil Ketum PAN Viva Yoga: Tidak Benar, Ketum Fokus Konsolidasi
-
Pertemuan Jokowi dengan Ketua Partai Koalisi Sudah Rutin Dilakukan
-
Wacana Penundaan Pemilu dan Penambahan Masa Jabatan Presiden, Mahfud MD: Sikap Presiden Jelas, Pemilu 14 Februari
-
Anies Baswedan Disebut Jadi Capres Potensial di Luar Lingkar Kekuasaan Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo
-
Lahan Parkir Milik BUMD DKI Disegel karena Ilegal, Pramono Anung Kasih Dukungan: Memang Pantas
-
Paman di Jakarta Timur Tega Perkosa Keponakan Sendiri saat Ditinggal Orang Tua Berdagang
-
Menkeu Purbaya Diancam Diceraikan Istri Gegara Hampir Menyerah Belajar Ekonomi
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Petaka Santap MBG, Ratusan Siswa 2 Daerah Muntah Massal, Ikan Cakalang dan Ayam Woku Jadi Biang?
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
-
Satire Berkelas Wisudawan Rayakan Kelulusan Sambil Pegang Ijazah: Jokowi Mana Bisa Gini
-
Operasi Tanpa Izin, Dishub Segel Dua Lokasi Parkir Milik BUMD Dharma Jaya