Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kembali menyampaikan kritik tajam terhadap wacana pemekaran daerah di Papua.
Lewat sebuah unggahan di akun Twitternya, Natalius Pigai membagikan sebuah video yang ia sebut sebagai aksi penolakan warga Papua terhadap wacana pemekaran provinsi.
Dalam cuitan tersebut, Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana pemekaran daerah dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.
"Hari ini (10/3/2022) Papua menolak Pemekaran Provinsi secara sepihak oleh Pemerintah Pusat," tulis Natalius Pigai dalam cuitannya dikutip Suara.com, Kamis (10/3/2022).
Selanjutnya, Natalius Pigai juga menilai bahwa yang hendak dilakukan di Papua bukanlah pemekaran melainkan politik pendudukan.
"4 Juta Penduduk 5 Provinsi. Itu bukan pemekaran tapi politik pendudukan. Kalau itu yang terjadi maka Pak Jokowi & Tito, Komisi 2 deklarasi saja Rakyat Papua bukan bangsa Kacung. @jokowi," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, wacana pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi telah lama dibicarakan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi enam wilayah administrasi.
Namun, rencana tersebut belum final sebab masih terdapat perdebatan-perdebatan terkait pemekaran. Adapun enam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.
Baca Juga: Menilik Apa Tujuan KKB Papua yang Sebenarnya dan Sejarah Gerakan Separatis di Bumi Cenderawasih
"Ini semua tergantung kemampuan keuangan kami kira dan juga hasil daripada revisi ini," kata Tito dalam rapat dengan Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua pada Kamis, 8 April 2021, dilansir Terkini.id -- jaringan Suara.com.
Berdasarkan paparan Tito, Provinsi Papua Barat Daya terdiri enam kabupaten atau kota yaitu Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Kota Sorong.
Adapun Provinsi Papua Barat terbagi tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Pengunungan Arfak, Mankowari Barat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Kaimana.
Sementara itu, Provinsi Papua Tengah terdiri enam kabupaten yaitu Paniyai, Degiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, dan Nabire.
Selanjutnya, Provinsi Pegunungan Tengah terdiri sembilan kabupaten yaitu Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Membramo Tengah, Nduga, Puncak Jaya, dan Puncak.
Provinsi Papua Selatan terbagi menjadi lima kabupaten yakni Merauke, Asmat, Mappi, Bovendigoel, dan Pegunungan Bintang.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Tanggapi Aksi Kekerasan di Papua, Kena Semprot Natalius Pigai: Biang Masalah Ada pada Pemerintah
-
Jenazah Jamaludin Korban Serangan OPM Tiba di Rumah Duka, Pemakaman Diwarnai Isak Tangis Keluarga
-
Ziarah ke Makam Warga Bandung Korban Pembantaian OPM, Sahrul Gunawan: Pelaku Harus Ditindak Tegas!
-
PBB Pertanyakan Soal Kekerasan di Papua, MRP: Negara Wajib Menjawab, Tidak Boleh Disembunyikan
-
Menilik Apa Tujuan KKB Papua yang Sebenarnya dan Sejarah Gerakan Separatis di Bumi Cenderawasih
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing