Jokowi Berkemah di IKN, Pengamat Sebut Sedang Bangun Pencitraan Positif Buat Tiga Periode

Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkemah di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022) untuk membangun sebuah pencitraan yang positif kepada publik.

Pasalnya, menurut Ujang, Jokowi memiliki keinginan maju untuk menjabat presiden tiga periode .

"Kelihatannya seperti itu. Itu kan dilakukan dalam konteks ya membangun sebuah pencitraan yang positif. Kita tahu, jangan salah, Jokowi itu kan ingin tiga periode, jangan salah," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Senin (14/3/2022).

"Oleh karena itu pasti akan melakukan kebijakan-kebijakan yang positif, lihat saja," sambungnya. 

Bahkan ia menduga akan ada skenario perubahan amandemen agar Jokowi dapat maju kembali di Pemilu 2024.

"Harus diamandemen dan itu kelihatannya akan ada skenario untuk menjalankan proses amandemen itu melalui PPHN (Pokok -Pokok Haluan Negara/ Kini GBHN) Kelihatannya skenarionya seperti itu," ucap Ujang.

Kata Ujang, skenario Jokowi tiga periode karena informasi yang ia dapat, keinginan para investor mau berinvestasi, asalkan Jokowi menjadi Presiden kembali.

"Nanti desainnya itu dukung tiga periode tapi Jokowi ikut pemilu lagi. Karena apa, ini kaitannya dengan IKN, karena investor-investor itu minta jaminan Jokowi, kalau Jokowi bukan presidennya gimana itu. Atas dasar itu itu pula makanya Jokowi kelihatannya dengan Luhut sebagai komandan ya, kelihatannya," papar Ujang. 

Ujang mengemukakan, wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin dilakukan karena dapat menyebabkan chaos di masyarakat. Sehingga ada skenario agar Jokowi dapat mengikuti Pemilu 2024 dengan perubahan amandemen UU 1945.

Baca Juga: Jokowi Berkemah di Ibu Kota Negara Baru, Pengamat: Jangan Sampai IKN Dijalankan, Minyak Goreng Diabaikan

"Karena Pemilu ditunda tidak mungkin dan memperpanjang jabatan juga tidak mungkin akan chaos yang akan muncul dan kalau itu Pemilu lagi kan (Jokowi) menganggap, "saya ikut pemilu lagi demokratis kok, kalau nggak suka dengan saya silakan nggak usah pilih"," kata dia.

Dosen Universitas Al Azhar itu melanjutkan, bahwa selama ini publik fokus soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya wacana tersebut sudah selesai ketika Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Jokowi tetap akan melaksanakan Pemilu  di 2024.

"Artinya, penundaan itu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak akan diambil dengan sikap itu, tetapi Jokowi 3 periode itu akan diambil. Karena nanti alasannya Begini saya ini kan ikut lagi pemilu demokratis itu walaupun merubah  konstitusi. Kalau suka silahkan pilih, Kalau nggak ya sudah," ungkap Ujang.

Selain itu, kata Ujang, alasan Jokowi maju kembali tiga periode karena nantinya akan beralasan faktor koalisi partai yang masih mendukung Jokowi maju kembali. 

"Partai-partai masih mendukung saya ko. Dan jangan lupa yang mengamandemen Bukan saya kok MPR. Saya sih melihat scenario itu yang akan digunakan oleh kelompok mereka, saya melihat seperti itu ," ucap Ujang.

Ujang menyebut sknario Jokowi tiga periode sudah mulai terlihat karena mulai bermunculan spanduk dukungan Jokowi tiga periode.

Bahkan PSI kata Ujang sudah menyampaikan bahwa wacana Jokowi tiga periode bisa dilakukan dengan mengubah amendemen UUD 1945.

"Perhatiin saja sekarang saya muncul kayak PSI ngomong Jokowi tiga periode, kalau di Riau muncul spanduk tiga periode. Ini sudah muncul lagi cerita lama akan dimunculkan kembali," tuturnya.

Meski Jokowi pernah melontarkan pernyataan pada Februari 2019 lalu bahwa dorongan tiga periode sama sama saja ingin menampar muka dan menjerumuskan Jokowi. Namun, kata Ujang, di dalam dunia politik, tidak bicara etika politik.

"Walaupun dulu Jokowi, orang yang mendorong tiga periode menampar muka saya,  itu dalam konteks politik. Kita tidak bicara etika dan kala kita bicara politik itu kata Mahatir Muhammad politik itu penuh drama. Jadi akan banyak drama," papar Ujang.

"Itu skenario yang mungkin adalah ketika pemerintah sudah menetapkan pemilu 2024 maka yang mungkin adalah bukan menunda atau memperpanjang tapi. Jokowi ikut Jokowi pemilu lagi," sambungnya.