Suara.com - Hasil rilis survei Y-Publica menemukan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 42,3 persen atau tertinggi dari sejumlah tokoh politik lain di Tanah Air. Tingginya elektabilitas tersebut bahkan bisa membuat Jokowi terpilih kembali bila konstitusi memperbolehkan hal itu terjadi.
Karena seperti diketahui konstitusi yang ada saat ini mengatur masa kepemimpinan presiden maksimal hanya dua priode. Jika tak ada perubahan, itu artinya Jokowi tidak bisa maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.
Menurut Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, elektabilitas Jokowi tengah berada di puncak tertinggi selama masa kepemimpinan hingga sekarang. Hal itu menjadi kabar positif bagi perjalanan pemerintahan di priode kedua.
Tingginya elektabilitas Jokowi, tambah dia, bahkan mampu mengungguli tokoh politik potensial lain. Mulai dari kalangan kepala daerah, petinggi partai politik, hingga menteri dalam kabinet Jokowi.
"Dengan capaian tersebut Jokowi jauh mengungguli nama-nama yang kerap merajai tiga besar yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo," ujar Rudi.
Lebih dari itu, Rudi pun tidak memungkiri saat ini masyarakat tengah diramaikan dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia hal itu mempunyai potensi akan tetapi memicu kontroversi di masyarakat.
Rudi menilai meski elektabilitas maupun kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai angka yang tinggi. Hal itu tidak kemudian secara otomatis mendorong terlaksananya amandemen konstitusi.
"Amandemen konstitusi sah-sah saja dilakukan, selama ditujukan untuk kepentingan yang lebih besar," tegas Rudi.
Karenanya dia berharap agar masyarakat dapat menyikapi setiap hasil survei dengan tenang dan bijaksana. Sehingga nantinya tidak menimbulkan perdebatan yang memicu perpecahan masyarakat.
Baca Juga: Letak Istana Negara IKN Berada di Dataran Tinggi, Ini Alasan Presiden Jokowi
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan