Bilang Taat Konstitusi, Cak Imin Tetap Kekeh Minta Tunda Pemilu

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersikukuh tetap mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Ia menegaskan tidak ingin mengubah sikapnya.

"Ya masih lah (usul tunda pemilu). Belum, belum (ubah sikap)," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Cak Imin masih berpendirian menunda Pemilu 2024, walaupun belakangan Presiden Jokowi mengatakan dirinya mentaati konstitusi.

"Ya, kita juga taat konstitusi, jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi," kata Imin.

Maju Terus Jika Rakyat Mendukung

Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan akan tetap mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun kali ini, mereka menyadari untuk merealisasikan wacana tersebut butuh dukungan dan kehendak dari rakyat.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB akan tetap maju mendukung penundana apabila memang rakyat berkehendak. Namun hal sebaliknya juga akan dilakukan.

"Ya kita maju kalau tadi dapat dukungan dari rakyat. Kalau gak dapat dukungan maju gimana," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Sementara itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa pihaknya juga akan mempertimbangkan keinginan rakyat terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Apakah memang rakyat ingin amandemen konstitusi atau tidak.

Baca Juga: Pendukung Partai yang Diketuai Prabowo Diklaim Luhut Setuju Wacana Penundaan Pemilu 2024, Gerindra Bilang Begini

Berkaca terkait wacana amandemen untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), diakui Jazilul masih mandek.

"Pasti semua akan menjadi pertimbangan. Toh ini belum sampai apa-apa. Sama lah wacana amandemen GBHN (PPHN) kan juga bertahun tahun itu. Itu juga diam di tempak kok," kata Jazilul.

"Karena apa? Kita butuh kajian yang panjang, kita buruh kehendak rakyat, butuh mekanisme," sambungnya.

Jokowi Ingin Pemilu 14 Februari

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Mahfud menegaskan di tubuh pemerintah, tak pernah membahas soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," ujar Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).

Pernyataan Mahfud menyusul wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh beberapa para ketua umum partai politik koalisi.

Mahfud menyebut, justru Presiden Joko Widodo (Jokowi), sampai dua kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada tanggal 14 september 2021 dan 27 september 2021.

Dalam rapat kabinet tersebut, kata Mahfud, Jokowi meminta dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran.

Selain itu, dalam rapat kabinet, Mahfud menuturkan, Jokowi juga meminta agar tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024.

"Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh presiden pada rapat tanggal 14 september 2021," ucap Mahfud.

Mantan Ketua MK itu juga menjelaskan, dalam rapat kabinet, Jokowi meminta dirinya bersama Mendagri Tito dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu.

Sehingga kata Mahfud, berdasarkan rapat lintas kementerian/lembaga yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam pada tanggal 17 september 2021 dan tanggal 23 september 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 mei 2024.

"Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh presiden pada tanggal 27 september 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR," ungkap dia.

Namun, kata Mahfud, ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker tanggal 6 oktober 2021 antara DPR, KPU dan pemerintah, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain.

Karena itu, Jokowi kata Mahfud berkomunikasi langsung dengan KPU. Sehingga Mahfud menuturkan, dalam pertemuan tersebut, Jokowi setuju, Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

"Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 november 2021 dan presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 pebruari 2024. Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 januari 2022," papar Mahfud.