Luhut Diserang Bertubi-Tubi gegara Big Data, Ngabalin Pasang Badan: Mustahil Hanya Sekadar Klaim

Suara.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan semua pihak untuk tidak menyudutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, suka atau tidak suka, kata Ali Mochtar, Luhut tentu mempertaruhkan nama besar dan sosok dirinya sebagai seorang mantan jenderal Tentara Nasional Indonesia dan juga Menko Marves, terkait langkahnya mengungkap big data itu ke publik.

"Artinya apa, ya mustahil lah Pak Luhut mengemukakan tentang big data dan kemudian hanya sekadar klaim. Saya pikir di alam demokrasi seperti hari ini mari kita hormati sebagai bagian daripada pertangungjawaban pribadi maupun tim yang beliau bangun," ujar dia dalam talkshow di salah satu televisi swasta nasional, Senin pagi (14/3/2022).

Soal data berbeda yang disampaikan lembaga lainnya dari data yang diungkap Luhut, Ali Mochtar mengatakan, perlu diapresiasi karena sebuah penelitian lumrahnya menggunakan pendekatan saintis.

Salah satu data yang digunakan mejadi pembanding big data milik Luhut adalah data Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45).

Seperti diungkap pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi dalam acara yang sama, data Lab45 menyebutkan hanya 10.852 akun twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode. Itupun, ujar Fahmi, mayoritas menolak.

"Saya kira nanti boleh dicek kembali ya. Kalau tadi sempat menyebutkan Laboratorium 45, yang saya tahu mereka tidak melakukan hasil penelitian terhadap berapa mayoritas yang mendukung penundaan pemilu atau presiden tiga periode," ujar Ali Mochtar.

"Akan tetapi, yang saya tahu dari hasil perbincangan saya dengan teman-teman Laboratorium 45 itu adalah membicangkan tentang bagaimana satu di antara sekian negara yang kita tahu bahwa 71 negara di dunia, sekali lagi 71 negara di dunia, itu merencanakan sejak tahun 2020 menunda pelaksanaan pemilunya karena terpapar Covid-19," tambahnya.

Meski harus diapresiasi, dalam posisi seperti hari ini, sebut Ali Mochtar, jika hasil penelitiannya menyebutkan mayoritas menolak penudaan pemilu, mesti dilakukan evaluasi kembali.

Baca Juga: PDIP Minta Luhut Klarifikasi soal Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024

Selain itu, dia menegaskan di alam demokrasi apa yang disampaikan Luhut tidaklah salah.

"Itu sebabnya kalau Pak Luhut menyebutkan tentang big data yang beliau peroleh dari perbicangan media sosial atau netizen, maka saya katakan dari awal bahwa di alam demokrasi seperti ini mari kita lihat sebagai satu bentuk wacana yang dibangun," tegasnya.

"Meskipun berkali-kali baik bapak presiden maupun saya sendiri juga menyampaikan ke ruang publik tentang sikap dan pandangan tunduk dan taatnya Presiden Joko Widodo terhadap konstitusi," pungkas Ali Mochtar Ngabalin.