Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim dukungan terhadap wacana penundaan Pemilu datang dari sejumlah pendukung partai politik, termasuk Partai Gerindra.
Lalu bagaimana Gerindra menanggapi klaim Luhut yang menyeret pendukungnya tersebut?
Menjawab hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa klaim Luhut soal big data penundaan Pemilu sudah banyak ditanggapi oleh para praktisi dan pengamat politik. Karena itu, ia memilih tidak ikut komentar lebih jauh atas klaim Luhut.
Alasannya, Dasco tidak ingin komentar dari Gerindra nantinya justru akan menambah polemik.
"Oleh karena itu saya tidak mau menambah polemik apalagi itu kan baru sebatas wacana belum ada yang konkret proses politiknya di jalankan. Baik di DPR maupun di MPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Dasco lantas menegaskan posisi Gerindra atas wacana penundaa Pemilu. Ia mengatakan bahwa Gerindra mengikuti aturan dan konstitusi yang ada.
"Kami bukan soal mendukung, menolak. Posisi Gerindea mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang ada saat ini," kata Dasco.
Alasan Luhut
Sebelumnya Luhut mengaku usulan penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan elite PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar.
Klaim Luhut itu dilontarkan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut lebih jauh mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan sejumlah tokoh pimpinan parpol koalisi pemeritah seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Berita Terkait
-
Reaksi Keras PDIP Ke Luhut Soal Penundaan Pemilu, PKS: Tanda Koalisi Pemerintah Sedang Tidak Baik-baik Saja
-
PDIP Kritik Keras Luhut Soal Penundaan Pemilu 2024, Demokrat: Untuk Satu Ini Pandangan Kami Sama
-
Sebut Negara Sedang Tidak Baik Saja, AHY: Rakyat Mana yang Ingin Tunda Pemilu? Yang Jelas Menjerit Harga Kebutuhan Naik
-
Kawal Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR F-Demokrat: Sehingga Tak Ada Penundaan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam, Roy Suryo Pekik Takbir di Polda Metro Jaya
-
Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Penetapan Pahlawan Soeharto Cacat Prosedur
-
Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal