Suara.com - Politikus PDIP Kapitra Ampera memberikan komentar mengenai kagaduhan soal logo halal yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
Logo halal milik Kemenag tersebut menjadi perdebatan publik.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, logo halal tersebut terlalu Jawa sentris dan menghilangkan huruf Arab.
Kapitra Ampera menilai bahwa logo halal tersebut tidak penting untuk diributkan.
Menurutnya, yang terpenting ialah substansi daripada simbolnya.
"Itu, kan, substansi tentang filterisasi produk makanan yang tertuang dalam UU jaminan produk halal (JPH), kan. Nah, itu UU itu dijalankan enggak? Karena UU itu melibatkan banyak pihak termasuk MUI, itu yang penting bukan simbolnya," kata Kapitra, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (15/3/2022).
Bagi Kapitra, yang terpenting adalah masyarakat mengerti suatu produk itu halal atau tidaknya.
"Hanya masalah remeh-temeh ini jadi masalah besar, perdebatan yang menguras energi bangsa ini. Bodoh dan tolol hanya memperdebatkan hal-hal seperti itu," bebernya.
Kapitra menilai orang-orang yang meributkan soal logo halal tersebut.
Ia mengatakan, hal tersebut sebagai tanda kedangkalan.
"Ini tanda kedangkalan, terlalu dangkal melihat suatu masalah, jadi seluruhnya harus sama dengan selera maunya suatu kelompok atau kelompok lain, ngapain? Itu enggak penting," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Beda dengan Klaim Luhut soal Penundaan Pemilu, Puan Maharani Klaim PDIP Punya Big Data Sendiri
-
Kemenag Kota Yogyakarta Urung Terapkan Rekomendasi MUI Soal Rapatkan Saf, Ini Alasannya
-
Bukan Mirip Wayang, Ini Logo Halal Baru yang Disepakati Versi MUI, Ada Tulisan Arab dalam Belah Ketupat
-
Cerita di Balik Logo Halal Baru Indonesia Versi MUI, Banyak Nada Kecewa Hingga Bahasa Tulisan Arab
-
Debu Batu Bara Tebar Penyakit hingga Diprotes Warga Marunda, F-PDIP DPRD DKI Bakal Panggil Pemprov dan PT KCN
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal