Suara.com - Politikus PDIP Kapitra Ampera memberikan komentar mengenai kagaduhan soal logo halal yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
Logo halal milik Kemenag tersebut menjadi perdebatan publik.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, logo halal tersebut terlalu Jawa sentris dan menghilangkan huruf Arab.
Kapitra Ampera menilai bahwa logo halal tersebut tidak penting untuk diributkan.
Menurutnya, yang terpenting ialah substansi daripada simbolnya.
"Itu, kan, substansi tentang filterisasi produk makanan yang tertuang dalam UU jaminan produk halal (JPH), kan. Nah, itu UU itu dijalankan enggak? Karena UU itu melibatkan banyak pihak termasuk MUI, itu yang penting bukan simbolnya," kata Kapitra, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (15/3/2022).
Bagi Kapitra, yang terpenting adalah masyarakat mengerti suatu produk itu halal atau tidaknya.
"Hanya masalah remeh-temeh ini jadi masalah besar, perdebatan yang menguras energi bangsa ini. Bodoh dan tolol hanya memperdebatkan hal-hal seperti itu," bebernya.
Kapitra menilai orang-orang yang meributkan soal logo halal tersebut.
Ia mengatakan, hal tersebut sebagai tanda kedangkalan.
"Ini tanda kedangkalan, terlalu dangkal melihat suatu masalah, jadi seluruhnya harus sama dengan selera maunya suatu kelompok atau kelompok lain, ngapain? Itu enggak penting," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Beda dengan Klaim Luhut soal Penundaan Pemilu, Puan Maharani Klaim PDIP Punya Big Data Sendiri
-
Kemenag Kota Yogyakarta Urung Terapkan Rekomendasi MUI Soal Rapatkan Saf, Ini Alasannya
-
Bukan Mirip Wayang, Ini Logo Halal Baru yang Disepakati Versi MUI, Ada Tulisan Arab dalam Belah Ketupat
-
Cerita di Balik Logo Halal Baru Indonesia Versi MUI, Banyak Nada Kecewa Hingga Bahasa Tulisan Arab
-
Debu Batu Bara Tebar Penyakit hingga Diprotes Warga Marunda, F-PDIP DPRD DKI Bakal Panggil Pemprov dan PT KCN
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT