Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mencurigai ada sosok di balik wacana penundaan Pemilu 2024.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Masinton menyoroti soal isu penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, dalam demokrasi seharusnya dialog yang dikedepankan.
"Sejatinya demokrasi itu adalah dialog, bukan top down, bukan gaya ngatur-ngatur, bukan hanya omong kosong. Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid dua," kata Masinton, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (16/3/2022).
Lebih lanjut, Masinton mencurigai ada pihak yang berperan seperti mantan Ketua MPR RI Harmoko.
"Jangan-jangan ada Harmoko kedua, big mouth juga dari omong kosong. Jangan-jangan ini ada Harmoko kedua ini, yang gak perlu saya sebut, diraba-raba aja kayaknya," ungkapnya.
Masionton mengatakan, perlunya ruang dialog agar diketahui adanya usulan penundaan Pemilu 2024.
"Dengan tadi datang sebagai aspirasi rakyat secara luas atau hanya datang dari kemauan elite. Agar apa? Agar kita tidak selalu dalam keadaan darurat terus, situasi yang transisional terus. Nah ketika penundaan pemilu dari tahun 68 ke tahun 71, situasinya kan satu transisional dan kedua situasi khusus. Publik juga perlu tahu dan berharap," bebernya.
Diketahui, Harmoko pada saat 1997 pernah menyampaikan laporan kepada Presiden Soeharto yang isinya mengklaim bahwa rakyat masih menghendaki Soedarto untuk dipilih oleh MPR menjadi presiden untuk periode berikutnya.
Baca Juga: Berita Pilihan Suara Jakarta: Rute Parade MotoGP, PNS Kabupaten Tangerang Ditangkap Densus 88
Padahal faktanya sangat terbalik.
Berita Terkait
-
Kritik Telak! Gilbert PDIP: Seharusnya Anies Bawa Tanah dari Trek Formula E atau Munjul yang Dikorupsi ke IKN
-
Pakar UGM: Siapa Saja Yang Ingin Perpanjang Masa Jabatan Presiden Itu Teroris Konstitusi!
-
Berita Pilihan Suara Jakarta: Rute Parade MotoGP, PNS Kabupaten Tangerang Ditangkap Densus 88
-
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, DPD PDIP Jabar Klaim Hanya Partainya yang Siap Hadapi Pilpres 2024
-
Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketum PBNU Gus Yahya Siap Terima Keputusan Pemerintah
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre