Suara.com - Susi Pudjiastuti menyentil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kenaikan harga minyak goreng. Hal ini disebabkan setelah anggota DPR menyatakan kecewa pemerintah telah kalah dengan kemauan pengusaha minyak goreng.
Melalui akun Twitter @susipudjiastuti, Susi menyebut tidak seharusnya DPR membiarkan pemerintah kalah. Menurutnya, sudah menjadi tugas DPR untuk terus berjuang menyampaikan aspirasi rakyat terkait minyak goreng sampai didengar.
"DPR seharusnya tidak membiarkan pemerintah kalah, karena kalahnya pemerintah yang susah rakyat. Rakyat itu yang Anda wakili. Seharusnya Anda yang paling bertanggung jawab," cuit Susi sebagai keterangan Twitter seperti dikutip Suara.com, Jumat (18/3/2022).
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengadakan rapat bersama Lutfi di gedung DPR, kemarin. Ia mengaku kecewa karena pemerintah yang dianggap kalah dengan pengusaha.
Andre mengatakan, seharusnya pemerintah harus bisa berpihak dan mau mendengarkan masyarakat. Salah satunya terkait di mana minyak goreng dapat dijual dengan harga murah serta pasokan yang terjamin.
Pernyataan Andre itu yang membuat Susi Pudijastuti balas memberikan kritik. Ia mengingatkan seharusnya DPR tidak membiarkan pemerintah kalah dengan pengusaha.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ini juga menyebut DPR adalah wakil rakyat. Maka, sudah menjadi kewajiban DPR untuk selalu bertanggung jawab atas masalah ini.
Cuitan dari Susi ini juga mengundang banyak respons dari warganet Twitter yang ikut merasa kesal dan sedih dengan pengakuan anggota DPR tersebut. Berikut beragam komentar warganet:
"Pemerintah kalah, DPR menyerah, rakyat susah," komentar akun bernama @arifk****an.
"Sedih Bu sekarang, terlebih bentar lagi romadhon harga pokok udah pasti yang lain ikut melambung bukan hanya minyak," cuit akun @cl****66.
"Sedih ya bu, yang harusnya mewakili suara rakyat aksinya cuma bilang kecewa aja," balas @shi****yeon.
Kebanyakan dari mereka juga berharap DPR mampu melakukan aksi yang lebih dari sekadar merasa kecewa terhadap kenaikan harga minyak goreng. Pasalnya, situasi ini berdampak buruk bagi banyak masyarakat kecil dan menengah, termasuk yang memiliki usaha.
Susi Pudjiastuti sendiri merupakan mantan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja di tahun 2014-2019. Ia juga memiliki usaha di bidang ekspor hasil perikanan, PT. ASI Pudjiastuti Marine Product serta penerbangan, Susi Air di Jawa Barat.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Berita Terkait
-
Viral Seleb TikTok Semprot Habis-habisan Baliho Jokowi 3 Periode 'Harapan Rakyat Indonesia' di Pekanbaru
-
Terus Bergerak Liar, Kini Harga Minyak Dunia Melesat 8 Persen
-
Emak-emak Menjerit, Ini 3 Janji Manis Pemerintah Atasi Minyak Goreng Langka
-
Minyak Goreng Jadi Sumber Cuan 5 Konglomerat Tanah Air, Berikut Daftarnya
-
Pemda Harap Ada Kewenangan Kebijakan Minyak Goreng, Gubernur Herman Deru: Jangan Sampai Mati di Lumbung Padi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar