Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengisyaratkan pemerintah akan memberikan izin bagi masyarakat untuk melakukan tradisi mudik lebaran pada Idul Fitri tahun ini.
Muhadjir mengatakan masyarakat sebagian besar sudah divaksin Covid-19, sehingga tingkat kesakitan jika terpapar menjadi ringan dan protokol kesehatan tetap akan diperketat selama mudik.
"Belum (diputuskan), tapi Insyaallah mudik boleh, Insyaallah. Tinggal kami rapikan saja aturannya. Yang jelas diutamakan yang boleh mudik itu ya yang sudah vaksin dua kali dan booster," kata Muhadjir kepada wartawan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk segera melengkapai vaksinasi dua dosis, termasuk melanjutkan ke dosis ketiga atau booster agar lebih aman ketika bepergian.
"Karena itu untuk jaga-jaga marilah kami segera lengkapi vaksin kedua dan booster, ramai-ramai booster, kami pastikan mereka yang (vaksin) booster aman untuk mudik," tegasnya.
Serukan Vaksinasi Jelang Ramadan
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga meminta masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis kedua dan ketiga atau booster agar bisa menjalani ibadah Ramadan dan mudik lebaran dengan lancar.
"Yang mau mudik dan lebaran di kampung, yuk segera vaksin, dan jangan lupa ajak lansia, karena lansia baru 54 persen yang mendapatkan vaksinasi," kata Nadia, Selasa (15/3/2022).
Dia menjelaskan, saat ini stok vaksin untuk kebutuhan nasional masih banyak, pemerintah juga telah memperbolehkan merek vaksin dosis pertama dan kedua berbeda, sehingga mempermudah masyarakat untuk divaksinasi.
Baca Juga: Demi Generasi Emas Indonesia 2045, Kemenko PMK Ingatkan Pentingnya Pendidikan Calon Pengantin
"Kita punya sekitar 40-45 juta stok vaksin, dari sisi akses juga kalau dulu harus menggunakan jenis vaksin yang sama, sekarang tidak harus sama, bisa menggunakan apapun jenis vaksin yang tersedia, karena tujuannya sekarang ini adalah percepatan," ucap Nadia.
Sejauh ini, pemerintah telah menyuntikkan 194,906,900 dosis (93.59 persen) vaksin dosis pertama dan 155,391,750 dosis (74.61 persen) vaksin dosis kedua, serta 17,565,378 dosis (8.43 persen) vaksin dosis ketiga kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Berita Terkait
-
Demi Generasi Emas Indonesia 2045, Kemenko PMK Ingatkan Pentingnya Pendidikan Calon Pengantin
-
Kendalikan Harga Bahan Pokok pada Ramadan dan Idul Fitri, Jabar Gelontorkan Rp 15 Miliar untuk Operasi Pasar Murah
-
Pengumuman! Pasar Murah Jelang Idul Fitri 2022 Bakal Digelar Pemkot Bontang
-
Pemerintah Segera Umumkan Kebijakan Mudik Lebaran
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol