Suara.com - Pengamat politik Zaenal Muttaqin mengungkapkan kepuasan masyarakat saat masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh.
Menurut Zaenal, tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kepemimpinan SBY lebih tinggi dibandingkan Jokowi.
"Beda jauh antara SBY dan Jokowi, masyarakat sangat puas dengan kepemimpinan SBY," kata Zaenal, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (24/3/2022).
Zaenal mengungkapkan, pada masa kepemimpinan SBY, banyak masyarakat yang menginginkan tiga periode.
Akan tetapi, pada saat itu, SBY menolak tegas karena tak ingin melanggar ketetapan konstitusi negara.
"Itu artinya menghormati konstitusi dan bersemangat menjalankan amanat reformasi dan tidak berubah menjadi rezim otoriter," jelasnya.
Zaenal menambahkan, tingkat pengangguran sangat rendah dan ekonomi Indonesia melejit jauh pada saat kepemimpinan SBY.
Namun hal ini berbanding terbalik dengan rezim Jokowi.
Baca Juga: Terbang ke NTT, Cerita Jokowi Beli Daun Singkong, Bagi-bagi Uang hingga Warga Rebutan Kaos di Pasar
Pada rezim Jokowi, bukannya mengevaluasi program strategis dalam rangka memulihkan ekonomi bangsa.
Ditambah, Jokowi justru ingin melanjutkan program Ibu Kota Negara (IKN) sebagai program strategis Nasional.
"Bahkan demi terwujudnya IKN, yang dilakukan rezim Jokowi mengusulkan perpanjangan masa jabatan dan atau menunda Pemilu," ungkapnya.
Padahal, sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa seorang presiden hanyalah menjabat paling lama lima tahun. Kemudian dilanjutkan di periode kedua.
"Kan sudah jelas diatur di dalam UUD batas paling lama menjadi presiden dua periode. Jika ingin melanjutkan itu namanya melanggar konstitusi," bebernya.
Menurut Zaenal, hal tersebut merupakan penghianatan atas konstitusi dan semangat reformasi.
Berita Terkait
-
Aturan Mudik Lebaran 2022 Dibandingkan dengan MotoGP Mandalika: Enggak Adil
-
KERAS Imam Masjid New York Kritik Kebijakan Jokowi Vaksin Booster Mudik Tak Adil, Sindir Penonton MotoGP Mandalika
-
Terbang ke NTT, Cerita Jokowi Beli Daun Singkong, Bagi-bagi Uang hingga Warga Rebutan Kaos di Pasar
-
5 Fakta Tuduhan Korupsi Hingga TPPU Kepada Anak Jokowi, Gibran dan Kaesang
-
Dicopot dari Jabatan Komut Anak Usaha BUMN, Noel: Dendam di Lingkaran Jokowi
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Ketua DPD RI Dorong Investasi Transportasi dan Mobilitas Berkelanjutan di COP30 Brasil
-
Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri hingga Pengadilan, Bakal Disahkan Pekan Depan
-
Terungkap! Ini Sosok Misterius Mirip Ayah yang Diduga Bawa Kabur Alvaro
-
Reaksi 'Santai' Jokowi Usai Tahu Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Fitnah Ijazah Palsu
-
Dari Beras hingga Susu UHT, Pemprov DKI Klaim Salurkan 16 Juta Pangan Bersubsidi
-
Pascalongsor di Cibeunying Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Imbau Tingkatkan Kewaspadaan
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA