Suara.com - Iklim politik di Indonesia tengah hangat dengan wacana penundaan Pemilu 2024 hingga presiden tiga periode. Sejumlah elite politik terang-terangan mengusulkan agar pemilu ditunda dua atau tiga tahun lagi.
Belakangan muncul di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan sosok jurnalis ternama Najwa Shihab. Video itu disebut merupakan acara pada tiga tahun lalu, atau tepatnya pada 2019.
Di mana dalam video itu, Najwa Shibab menyebut mulai banyak tokoh yang berani menggaungkan wacana presiden tiga periode.
Video tersebut diunggah di akun @rizalramli.official pada Kamis (24/3/2022).
Dalam video itu, awalnya Najwa Shihab berbicara soal kekritisan yang dianggap bukti bukan cinta negeri.
"....Kalau kita bersuara keras, itu artinya kita tidak pro kebaikan. Ketika kata-kata baik disematkan kepada kelompok tertentu. Dan yang tidak sama dengan orang itu, berarti tidak baik," ujar Najwa dalam video tersebut.
Lantas kemudian, ia bilang ketika ada upaya-upaya mengembalikan lagi Indonesia ke zaman sebelum reformasi itu yang harus betul-betul diwaspadai.
"Rasa-rasanya tak ada politisi seberani hari-hari ini lah. Tiga empat tahun yang lalu mana ada yang berani bilang presiden tiga periode, ya nggak sih," ujar dia.
"Mana ada yang berani bilang udah rakyat nggak usah dikasih kesempatan untuk memilih langsung," sambungnya.
Baca Juga: Ribut Jokowi Tiga Periode, Refly Harun: Bagaimana Kalau Amandemen Memperpendek Masa Jabatan?
Ia kemudian menegaskan bahwa upaya-upaya itu saat ini ada. Bahkan ada yang dengan bangga bilang "kita mau presiden tiga periode'.
"Upaya-upaya itu ada, tapi dengan bangga bilang kita mau presiden tiga periode, mengubah UUD untuk itu, rasa-rasanya dulu nggak ada yang berani selantang itu yah," katanya.
"Dan bahwa sekarang mereka tidak malu untuk bicara seperti itu, itu yang perlu diwaspadai," imbuh Najwa.
Video yang memperlihatkan Najwa Shibab tengah berbicara di depan sejumlah orang itu diposting akun @rizalramli.official dengan mengunggah ulang.
"Desember 2019. Acara ini hampir tiga tahun yang lalu. Dan kekhawatiran itu semakin nyata hari-hari ini," tulis akun @rizalramli.official.
Baru dua jam diunggah, hingga Kamis siang pukul 12.00 WIB, video tersebut sudah mendapatkan 2.869 tanda suka.
Tag
Berita Terkait
-
Bukan Pemilu, Pengamat Sebut Pembangunan IKN yang Harus Ditunda
-
Tegas! Perludem Sebut Penundaan Pemilu Adalah Upaya Merebut Kekuasaan
-
Terkait Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Wapres Maruf Amin Akhirnya Angkat Bicara
-
Anis Matta Sebut Isu Penundaan Pemilu 2024 Tidak Menarik, Tapi...
-
Disuarakan Ketum PKB Muhaimin hingga Luhut, KPU Tak Terprovokasi dengan Wacana Penundaan Pemilu 2024
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO