Suara.com - Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (persero), PT Mega Eltra. Noel, sapaannya, menduga, kasus Munarman terkait terorisme yang dia bela sebagai pintu masuk pencopotan tersebut.
Aziz Yanuar selaku kuasa hukum Munarman menyampaikan, apa yang dilakukan Noel sebagai saksi A de Chare adalah hak setiap warga negara. Bahkan, dijamin oleh konstitusi.
"Bahwa yang dilakukan oleh saudara Immanuel Ebenezer yang hadir sebagai saksi yang meringankan untuk klien kami adalah hak konstitusional warga negara dan dijamin konstitusi," kata Aziz dalam siaran persnya, Kamis (24/3/2022).
Menurut Aziz, peradilan yang baik harus dilaksanakan tanpa unfair trial, diskriminasi, rekayasa, dan fitnah. Tentunya, tanpa juga melanggar hak asasi manusia.
Jika memang benar pencopotan terhadap Noel lantaran hadir sebagai saksi meringankan di sidang Munarman, Aziz berpendapat hal itu semakin membuktikan bahwa kasus ini ditunggangi mafia politik. Dia melanjutkan, hal itu semakin menunjukkan adanya makelar konflik yang ingin membikin gaduh.
"Semakin membuktikan hukum di Indonesia, khususnya terhadap klien kami diduga 100 persen ditunggani kepentingan politik," ucap dia.
"Semakin terang benderang rakyat dan umat tahu siapa dalang dan biang kerok kriminalisasi ulama dan aktivis. Serta mafia perusak hukum dan makelar konflik yang ingin Indonesia tetap gaduh," Aziz menambahkan.
Untuk itu, Aziz mengultimatum kepada tangan-tangan jahat untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan yang melawan, merampas, dan memperkosa hak-hak konstitusional anak bangsa. Dia juga meminta masyarakat menjaga kedamaian bangsa.
"Kami menyerukan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk bahu membahu menjaga keutuhan dan kedamaian negara Kesatuan Republik Indonesia."
Ikhlas Dicopot
Terpisah, Noel mengaku ikhas atas pencopotan tersebut. Dia meyakini pencopotannya tidak terkait dengan saksi meringankan Munarman, melainkan hanya sebatas pintu masuk pencopotan saja.
Menurut Noel, ada dua menteri yang menjadi dalam pencopotannya sebagai komisaris. Dia mengatakan, dua menteri itu kerap dikritisi Noel di beberapa kebijakan.
"Yang pasti bukan Menteri BUMN. Beberapa Menteri ini saya sangat kritisi betul soal kebijakannya yang membahayakan presiden Jokowi dan tak pro rakyat," kata Noel saat dikonfirmasi, Kamis (24/3/2022).
Noel pun meminta agar masyarakat bisa membaca jejak pernyataannya yang kritis terhadap dua pejabat tersebut. Beberapa Menteri itu, diyakini Noel memang sejak lama mencari momentum untuk menjatuhkan dirinya.
"Saya selalu di garda terdepan untuk berpihak kepada kebenaran. Apa yang saya lakukan semata mata untuk bangsa ini agar ada rekonsiliasi yg selalu di inginkanJokowi," beber dia.
Berita Terkait
-
Menohok! Ketua Trisakti for Jokowi Dukung Immanuel Ebenezer Dicopot dari Jabatan: Harusnya Kerja Bukan Bela Munarman
-
Kasus Munarman Cuma Pintu Masuk, Noel JoMan Curigai 2 Menteri Didalangi Pencopotan Dirinya dari Kursi Komisaris
-
Sindir Ketua Joman Immanuel Ebenezer Dicopot dari Komisaris, Denny Siregar: Makasih Kang Erick Thohir, Kasian Tau
-
5 Sosok yang Didepak Erick Thohir dari Kursi Jabatan di BUMN, Termasuk Ketua JoMan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu