Dicap Kriminal Perang dan Diktator, Dubes Ukraina: Kehadiran Putin di G20 Bisa Hina Indonesia

Suara.com - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak pantas berdiskusi tentang perdamaian. Terutama dalam konferensi tingkat internasional, termasuk G20. Hal itu dikatakan Vasyl menanggapi ihwal rencana kunjungan Putin ke Indonesia untuk menghadiri G20.

"Bagaimanapun, harapan saya (Rusia) akan diblok oleh semua international conference. Karena menjadi kriminal perang dan menjadi diktator, saya pikir dia tidak punya peran untuk berdiskusi tentang perdamaian, keamanan, untuk dunia," kata Vasyl di Kompleks Parlemen usai bertemu Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Jumat (25/3/2022).

Ia justru menilai kedatangan Putin ke G20 akan menjadi penghinaan bagu Indonesia sebagai tuan rumah.

"Kehadirannya di setiap gathering, termasuk G20 akan menjadi penghinaan untuk negara ini (Indonesia). Ini pendapat saya," kata Vasyl.

Kendati begitu, Vasyl mengatakan dirinya tidak dalam kapasitan memberikan saran, apalagi meminta pemerintah Indonesia untuk melarang kehadiran Putin di G20.

"Saya pikir pandangan Indonesia yang terbuka bisa memberikan keputusan yang paling baik. Jadi saya bukan pada posisi untuk memberikan saran ini," kata Vasyl.

Jokowi Bisa Akhiri Konflik Lewat KTT G20

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana melihat Indonesia kini menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 pada November mendatang.

KTT G20 itu dianggapnya bisa menjadi kesempatan bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina demi kemanusiaan.

Baca Juga: Lewat KTT G20, Jokowi Bisa Bicara dengan Putin dan Joe Biden Akhiri Perang Rusia Vs Ukraina

"Bila diperlukan Menlu dapat meminta Presiden Jokowi untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3/2022).

Hal itu disampaikannya karena melihat dampak konflik Rusia dan Ukraina yang semakin meluas. Konflik yang terjadi bukan hanya Rusia dan Ukraina saja tetapi juga antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Ia menyebut Amerika Serikat dan sekutunya meminta kepada Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia.

Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia mengkonfirmasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus segera bertindak untuk suksesnya KTT G20 dan memastikan semuan kepala pemerintahan dan kepala negara hadir. Selain melakukan dialog, ia menilai ada dua langkah lainnya yang harus dilakukan Indonesia.

Pertama Kemlu harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini meluas antara AS dengan sekutunya dan Rusia. Hikmahanto mengatakan bahwa Kemlu bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutunya untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia.

"Sementara perwakilan Indonesia di Rusia melakukan hal yang sama," ujarnya.

Selanjutnya, Menlu berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik ke AS dan sekutunya dan ke Rusia.

"Langkah kedua adalah Menlu atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia."