Suara.com - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak pantas berdiskusi tentang perdamaian. Terutama dalam konferensi tingkat internasional, termasuk G20. Hal itu dikatakan Vasyl menanggapi ihwal rencana kunjungan Putin ke Indonesia untuk menghadiri G20.
"Bagaimanapun, harapan saya (Rusia) akan diblok oleh semua international conference. Karena menjadi kriminal perang dan menjadi diktator, saya pikir dia tidak punya peran untuk berdiskusi tentang perdamaian, keamanan, untuk dunia," kata Vasyl di Kompleks Parlemen usai bertemu Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Jumat (25/3/2022).
Ia justru menilai kedatangan Putin ke G20 akan menjadi penghinaan bagu Indonesia sebagai tuan rumah.
"Kehadirannya di setiap gathering, termasuk G20 akan menjadi penghinaan untuk negara ini (Indonesia). Ini pendapat saya," kata Vasyl.
Kendati begitu, Vasyl mengatakan dirinya tidak dalam kapasitan memberikan saran, apalagi meminta pemerintah Indonesia untuk melarang kehadiran Putin di G20.
"Saya pikir pandangan Indonesia yang terbuka bisa memberikan keputusan yang paling baik. Jadi saya bukan pada posisi untuk memberikan saran ini," kata Vasyl.
Jokowi Bisa Akhiri Konflik Lewat KTT G20
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana melihat Indonesia kini menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 pada November mendatang.
KTT G20 itu dianggapnya bisa menjadi kesempatan bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina demi kemanusiaan.
Baca Juga: Lewat KTT G20, Jokowi Bisa Bicara dengan Putin dan Joe Biden Akhiri Perang Rusia Vs Ukraina
"Bila diperlukan Menlu dapat meminta Presiden Jokowi untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3/2022).
Hal itu disampaikannya karena melihat dampak konflik Rusia dan Ukraina yang semakin meluas. Konflik yang terjadi bukan hanya Rusia dan Ukraina saja tetapi juga antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya.
Ia menyebut Amerika Serikat dan sekutunya meminta kepada Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia.
Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia mengkonfirmasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus segera bertindak untuk suksesnya KTT G20 dan memastikan semuan kepala pemerintahan dan kepala negara hadir. Selain melakukan dialog, ia menilai ada dua langkah lainnya yang harus dilakukan Indonesia.
Pertama Kemlu harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini meluas antara AS dengan sekutunya dan Rusia. Hikmahanto mengatakan bahwa Kemlu bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutunya untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia.
Berita Terkait
-
Seusai Bertemu Dubes Ukraina, DPR Minta Rusia Hentikan Perang
-
Lewat KTT G20, Jokowi Bisa Bicara dengan Putin dan Joe Biden Akhiri Perang Rusia Vs Ukraina
-
Bagaimana Seharusnya Sikap Indonesia Hadapi Tekanan Barat Soal Rencana Putin Hadiri KTT G20 di Bali?
-
Perang Rusia-Ukraina: Cerita Guru Perempuan Selamat dari Ledakan Bom
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto