- Partai Demokrat mulai memproses penyebar fitnah terkait keterlibatan SBY dalam isu ijazah palsu Presiden Jokowi.
- Akun media sosial YouTube bernama "Kajian Online" telah menjadi pihak pertama yang menyampaikan permohonan maaf resmi.
- Demokrat menunggu itikad baik dari akun lain yang telah dikirimkan somasi sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.
Suara.com - Genderang 'perang' yang ditabuh Partai Demokrat terhadap para penyebar fitnah yang menyeret nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai menunjukkan hasil.
Satu per satu pihak yang menuding SBY terlibat dalam pusaran isu ijazah palsu Presiden Jokowi mulai rontok dan menyampaikan permohonan maaf.
Politisi senior Partai Demokrat, Andi Arief, secara terbuka menyambut baik itikad tersebut. Pihak pertama yang secara resmi meminta maaf adalah pengelola akun media sosial YouTube bernama "Kajian Online".
Kendati demikian, Andi Arief menegaskan bahwa ini baru permulaan dan pihaknya masih menunggu permintaan maaf dari akun-akun lain yang telah ikut menyebarkan tudingan tak berdasar.
"Kami sambut baik permohonan maaf akun youtube "kajian online" kepada Pak @SBYudhoyono dan Partai Demokrat, mudah-mudahan ke depan tidak terulang dan bisa menjadi pelajaran," kata Andi Arief dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Senin (5/1/2026).
Andi Arief kembali menegaskan posisi SBY dan Partai Demokrat yang sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan polemik ijazah Jokowi yang sempat memanas. Ia menyebut narasi yang mengaitkan keduanya adalah fitnah keji.
"Sekali lagi, soal Ijazah Pak Jokowi tak ada urusan dengan Pak SBY dan Partai Demokrat," tegasnya.
Kini, bola panas ada di tangan para pemilik akun lain yang sebelumnya telah menerima surat peringatan hukum atau somasi dari tim hukum Partai Demokrat.
Andi Arief menyatakan pihaknya memberikan waktu bagi mereka untuk menunjukkan itikad baik serupa dengan yang dilakukan "Kajian Online".
Baca Juga: Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
"Kami masih menunggu sikap beberapa akun lagi yang sudah dikirim somasi," ujarnya.
Lantas, langkah apa yang akan diambil jika somasi tersebut diabaikan? Andi Arief mengisyaratkan bahwa partainya tidak akan tinggal diam dan telah menyiapkan langkah hukum yang lebih serius.
Namun, ia menyerahkan detail teknisnya kepada badan hukum internal partai untuk menjelaskannya lebih lanjut.
"BHPP partai nanti akan menjelaskan," pungkasnya.
Berdasarkan pantauan Suara.com, akun YouTube "Kajian Online" memang telah mengunggah video berisi permohonan maaf secara terbuka yang ditujukan kepada SBY dan Partai Demokrat.
Dalam video tersebut, perwakilan akun mengakui bahwa beberapa kontennya berisi fitnah dan telah diturunkan (take down).
"Saya ingin meminta maaf juga dan berterima kasih ya kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat yang sudah memberikan saran, pandangannya terkait ya beberapa konten-konten di Kajian Online yang perlu mungkin ya lebih profesional, lebih baik dan ya beberapa konten-konten yang mungkin ya harus di-take down, ya sudah kita take down," ujar perwakilan Kajian Online dalam video yang diunggah di kanal YouTube mereka.
Berita Terkait
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Demokrat Tegaskan SBY Difitnah, Ancam Penjarakan Akun TikTok Penyebar Isu Ijazah Jokowi
-
Andi Arief: SBY Terganggu Difitnah Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Demokrat Murka SBY Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Akun TikTok Diberi 3 Hari untuk Minta Maaf
-
Difitnah Isu Ijazah Jokowi, Andi Arief: Pak SBY Terganggu, Kemungkinan Bakal Ambil Langkah Hukum
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Perjalanan Menuju Candi Prambanan, Prabowo dan PM Narendra Modi Satu Helikopter
-
Asal-usul Isi Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli, Ternyata Hasil 'Peras' 914 Petani KUD
-
3 Pekerja Daycare Little Aresha Masih Jadi Saksi, Akankah Menyusul Jadi Tersangka?
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Hanya Sasar Warga Mampu, 15 Golongan Tetap Gratis
-
Alarm Jelang MPLS, Mayoritas Kepala Sekolah Rakyat Belum Siap Jalankan Tahun Ajaran Baru
-
Tugasnya Hanya Melambaikan Bendera, 1.000 Siswa Dikerahkan Sambut Prabowo-Modi di Yogyakarta
-
Istri Menteri PU Ikut ke NY Pakai Paspor Diplomatik, Ini Bedanya dengan Paspor Dinas dan Biasa
-
Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku
-
Terpaksa Harus Naik, Biaya Haji 2027 Diusulkan Jadi Rp107 Juta
-
Siasat Licik Pengedar Sabu di Bekasi: Sembunyikan Barang Haram dalam Bungkus Pakan Burung