- Partai Demokrat mulai memproses penyebar fitnah terkait keterlibatan SBY dalam isu ijazah palsu Presiden Jokowi.
- Akun media sosial YouTube bernama "Kajian Online" telah menjadi pihak pertama yang menyampaikan permohonan maaf resmi.
- Demokrat menunggu itikad baik dari akun lain yang telah dikirimkan somasi sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.
Suara.com - Genderang 'perang' yang ditabuh Partai Demokrat terhadap para penyebar fitnah yang menyeret nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai menunjukkan hasil.
Satu per satu pihak yang menuding SBY terlibat dalam pusaran isu ijazah palsu Presiden Jokowi mulai rontok dan menyampaikan permohonan maaf.
Politisi senior Partai Demokrat, Andi Arief, secara terbuka menyambut baik itikad tersebut. Pihak pertama yang secara resmi meminta maaf adalah pengelola akun media sosial YouTube bernama "Kajian Online".
Kendati demikian, Andi Arief menegaskan bahwa ini baru permulaan dan pihaknya masih menunggu permintaan maaf dari akun-akun lain yang telah ikut menyebarkan tudingan tak berdasar.
"Kami sambut baik permohonan maaf akun youtube "kajian online" kepada Pak @SBYudhoyono dan Partai Demokrat, mudah-mudahan ke depan tidak terulang dan bisa menjadi pelajaran," kata Andi Arief dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Senin (5/1/2026).
Andi Arief kembali menegaskan posisi SBY dan Partai Demokrat yang sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan polemik ijazah Jokowi yang sempat memanas. Ia menyebut narasi yang mengaitkan keduanya adalah fitnah keji.
"Sekali lagi, soal Ijazah Pak Jokowi tak ada urusan dengan Pak SBY dan Partai Demokrat," tegasnya.
Kini, bola panas ada di tangan para pemilik akun lain yang sebelumnya telah menerima surat peringatan hukum atau somasi dari tim hukum Partai Demokrat.
Andi Arief menyatakan pihaknya memberikan waktu bagi mereka untuk menunjukkan itikad baik serupa dengan yang dilakukan "Kajian Online".
Baca Juga: Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
"Kami masih menunggu sikap beberapa akun lagi yang sudah dikirim somasi," ujarnya.
Lantas, langkah apa yang akan diambil jika somasi tersebut diabaikan? Andi Arief mengisyaratkan bahwa partainya tidak akan tinggal diam dan telah menyiapkan langkah hukum yang lebih serius.
Namun, ia menyerahkan detail teknisnya kepada badan hukum internal partai untuk menjelaskannya lebih lanjut.
"BHPP partai nanti akan menjelaskan," pungkasnya.
Berdasarkan pantauan Suara.com, akun YouTube "Kajian Online" memang telah mengunggah video berisi permohonan maaf secara terbuka yang ditujukan kepada SBY dan Partai Demokrat.
Dalam video tersebut, perwakilan akun mengakui bahwa beberapa kontennya berisi fitnah dan telah diturunkan (take down).
"Saya ingin meminta maaf juga dan berterima kasih ya kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat yang sudah memberikan saran, pandangannya terkait ya beberapa konten-konten di Kajian Online yang perlu mungkin ya lebih profesional, lebih baik dan ya beberapa konten-konten yang mungkin ya harus di-take down, ya sudah kita take down," ujar perwakilan Kajian Online dalam video yang diunggah di kanal YouTube mereka.
Berita Terkait
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Demokrat Tegaskan SBY Difitnah, Ancam Penjarakan Akun TikTok Penyebar Isu Ijazah Jokowi
-
Andi Arief: SBY Terganggu Difitnah Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Demokrat Murka SBY Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Akun TikTok Diberi 3 Hari untuk Minta Maaf
-
Difitnah Isu Ijazah Jokowi, Andi Arief: Pak SBY Terganggu, Kemungkinan Bakal Ambil Langkah Hukum
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina