Suara.com -
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyetujui adanya rencana menggunakan sistem e-voting dalam pemilihan umum. Namun ia menegaskan hal itu tidak untuk diuji coba pada Pemilu 2024.
Menurutnya penggunaan sistem e-voting bisa disiapkan untuk Pemilu setelahnya.
"Ya pasti. Tapi menurut saya sih bukan pemilu kali ini ya. Pemilu kali ini belum siap," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2022).
Muhaimin atau Cak Imin berpandangan kesiapan sarana dan prasarana harus lebih dulu dilakukan. Sebelum benar-benar menerapkan e-voting.
Apalagi soal kepercayaan. Ia menilai hal tersebut harus menjadi pertama yang bisa dipastikan.
"Pertama, trusted-nya kaya apa semua percaya pada teknologi yang teraudit dengan tepat tidak ada manipulasi," kata Imin.
Hal lain yang harus dipersiapkan, yakni penerimaan masyarakat akan teknologi.
"Kedua, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan itu terhadap teknologi. Ketiga, ya pengawasan tentu saja," ujarnya.
Sistem e-Voting
Diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan usulan agar Indonesia mulai menerapkan cara kerja sistem e-voting. Ia menilai digitalisasi dalam Pemilu 2024 berpeluang besar untuk dilakukan, yakni via e-voting.
Sistem pemungutan suara Pemilu melalui e-voting diketahui sudah diterapkan oleh sejumlah negara. Menurut Johnny, sistem ini akan bermanfaat dalam rangka efektivitas dan efisiensi proses kontestasi politik yang legitimate, mulai dari tahapan pemilih sampai transmisi dan tabulasi hasil pemilu.
"Pendadopsian teknologidigital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestatsi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," jelas Johnny dalam siaran pers, Rabu (23/03/2022).
Johnny lantas mencontohkan salah satu negara yang sukses melakukan pemungutan suara secara digital yaitu Estonia. Tokoh politik dari partai Nasdem itu mengungkap, Estonia telah menyelenggarakan Pemilu dengan sistem e-voting yang bebas, adil, dan aman sejak tahun 2005.
Bahkan, Estonia sudah mempunyai sistem Pemilu digital pada tingkat kota, negara, dan tingkat Uni Eropa. Sistem ini pun sudah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Ia juga membeberkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan sistem e-voting ini dari lama.
"Jadi (sistem e-voting ini) bukan baru, termasuk Komisi Pemilihan Umum ini sudah lama juga menyiapkannya," ujar menteri kelahiran Nusa Tenggara Timur ini.
Berita Terkait
-
Demo Tolak Penundaan Pemilu 2024, Singgung Era Jokowi Banyak Merugikan Masyarakat
-
Hari Ini, Gus Muhaimin Bertemu Dubes Ukraina: Kita Ingin Jembatan Perdamaian
-
Gaungkan Wacana Tunda Pemilu, Cak Imin Ungkap Sikap Ketum-ketum Parpol: Semua Masih Rahasia, Serba Tertutup
-
KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun, Petani Kopi Menjerit
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar
-
Jurus Prabowo Setop Wisata Bencana: Siapa Pejabat yang Disentil dan Mengapa Ini Terjadi?
-
Gus Yahya Ajak Warga Nahdliyin Bersatu Hadapi Tantangan, Terutama Bencana Sumatra
-
Ramai Patungan Beli Hutan, Memang Boleh Rimba Dibeli Dan Bagaimana Caranya?
-
Peradilan Militer Dinilai Tidak Adil, Keluarga Korban Kekerasan Anggota TNI Gugat UU ke MK