Tindak Lanjut Kemarahan kepada Para Menteri, Jokowi Diminta Buat Instruksi Resmi Agar Kabinet Patuh

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, memahami kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri-menteri di kabinet, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim.

Diketahui amarah Jokowi itu ia luapkan lantaran geram kementerian masih minim dalam membelanjakan anggaran negara untuk belanja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Padahal anggaran rersebut sudah dialokasikan.

Dede sendiri ingin menunggu tindak lanjut dari kemarahan Jokowi.

"Saya memahami kesalnya Presiden, tapi saya juga akan menunggu apakah marahnya Presiden akan ditindaklanjuti, oleh para menteri," kata Dede kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).

Dede mendorong agar Jokowi bisa memberikan instruksi secara formal sebagai tindak lanjut dari kemarahannya tersebut.

Instruksi itu dinilai Dede bisa menjadi senjata ampuh untuk membuat para menteri menjdi patuh.

"Malah saya mendorong agar presiden keluarkan intruksi resmi dalam bentuk tertulis, agar para menteri termasuk mendikbud untuk segera menjalankan penggunaan produk lokal," kata Dede.

"Supaya jelas timeline-nya. Dan DPR bisa langsung menegur jika tidak dijalankan," sambung Dede.

Ancam Dicopot

Baca Juga: Ketum PA 212 Minta Jokowi Bertaubat karena Biarkan Penista Agama Tak Tersentuh Hukum

Sebelumnya Jokowi tidak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.

Pemerintah memang mengalokasikan Rp 400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk 2022. Akan tetapi, Jokowi mengecek baru digunakan senilai Rp 214 triliun saja.

Ia lantas menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru menggunakan Rp 2 triliun. Padahal anggaran yang diterimanya itu sekitar Rp 29 triliun.

Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

"Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Jokowi begitu emosi ketika melihat pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah itu digunakan untuk membeli barang-barang impor. Padahal barang-barang impor yang dibeli itu juga diproduksi di dalam negeri.

Ia lantas meminta ada peningkatan jumlah barang UKM di daerah untuk segera masuk ke e-katalog. E-katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Aplikasi tersebut menjadi wadah berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Jokowi menargetkan 1 juta produk UKM masuk ke e-katalog pada akhir 2022. Setelah barang UKM masuk ke e-katalog meningkat, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melaporkan transaksi yang terjadi.

Kalau ada yang masih rendah, Jokowi tidak segan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengancam lakukan perombakan jajaran menteri kalau masih ada yang belum memenuhi target.