Suara.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini mengungkapkan bahwa Indonesia masuk 10 negara dengan kinerja peningkatan skor indeks demokrasi terbaik di tahun 2021.
Hal tersebut kata Titi berdasarkan hasil rilis dari data Economist Intelligence Unit. Titi menyebut semula Indonesia di peringkat 65, lalu naik menjadi peringkat ke 52.
"The Economist Intelligence Unit, baru merilis indeks demokrasi global atau dunia, ternyata Indonesia mengalami peningkatan indeks atau skor. Jadi dari sebelumnya di 2020 peringkat 64, di 2021 naik di peringakat 52 atau naik 8 poin," ujar Titi dalam Webinar Pojok Pengawasan 'Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif' secara virtual, Jumat (25/4/2022).
Meski naik ke peringkat 52, Indonesia kata Titi masih masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi yang cacat.
"Di tengah peningkatan indeks demokrasi kita, skor kita naik 8 poin jadi peringkat 52 dunia, tapi demokrasi Indonesia masih dikategorikan flawes democracy atau demokrasi yang cacat," ucap dia.
Titi menjelaskan alasan Indonesia masih dikategorikan sebagai demokrasi cacat, karena meski membaik di tiga aspek, masih terdapat dua aspek yang masih stagnan.
Adapun skor demokrasi Indonesia membaik pada tiga aspek yakni keberfungsian pemerintah 7,50 menjadi 7,86, kebebasan sipil 5,59 menjadi 6,18 dan partisipasi politik dari 6,11 menjadi 7,22.
Sementara dua aspek yang masih stagnan yakni proses elektoral dan pluralisme di skor 7,92 serta budaya politik di angka 4,38.
"Soal budaya politik ini masih berat karena masih ada dorongan yang penting menggunakan pemilu itu bagaimana untuk menang dan menangnya dengan berbagai cara itu kan budaya politik yang buruk. Nah itu yang membuat demokrasi kita yaitu belum menjadi demokrasi yang penuh, tetapi demokrasi yang masih yang cacat itu," katanya.
Baca Juga: Demokrasi Indonesia Mengalami Arus Balik Sejak Tahun 2020
Berita Terkait
-
Teriak Demokrasi, tapi yang Beda Pendapat Dicap Buzzer: Sehat?
-
Saat Stigma Menjadi Senjata: Mengapa Label "Demo Bayaran" Bisa Mematikan Demokrasi?
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Berdemokrasi dengan Sehat: Bicara Politik itu Hak Warga Negara
-
Demo adalah Aksi Menyuarakan Ketidakpuasan, Bukan Pamer Dukungan
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
5 Peserta SPPI Tewas, TB Hasanuddin Desak Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihentikan
-
Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo
-
5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil
-
Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan