Suara.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini mengungkapkan bahwa Indonesia masuk 10 negara dengan kinerja peningkatan skor indeks demokrasi terbaik di tahun 2021.
Hal tersebut kata Titi berdasarkan hasil rilis dari data Economist Intelligence Unit. Titi menyebut semula Indonesia di peringkat 65, lalu naik menjadi peringkat ke 52.
"The Economist Intelligence Unit, baru merilis indeks demokrasi global atau dunia, ternyata Indonesia mengalami peningkatan indeks atau skor. Jadi dari sebelumnya di 2020 peringkat 64, di 2021 naik di peringakat 52 atau naik 8 poin," ujar Titi dalam Webinar Pojok Pengawasan 'Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif' secara virtual, Jumat (25/4/2022).
Meski naik ke peringkat 52, Indonesia kata Titi masih masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi yang cacat.
"Di tengah peningkatan indeks demokrasi kita, skor kita naik 8 poin jadi peringkat 52 dunia, tapi demokrasi Indonesia masih dikategorikan flawes democracy atau demokrasi yang cacat," ucap dia.
Titi menjelaskan alasan Indonesia masih dikategorikan sebagai demokrasi cacat, karena meski membaik di tiga aspek, masih terdapat dua aspek yang masih stagnan.
Adapun skor demokrasi Indonesia membaik pada tiga aspek yakni keberfungsian pemerintah 7,50 menjadi 7,86, kebebasan sipil 5,59 menjadi 6,18 dan partisipasi politik dari 6,11 menjadi 7,22.
Sementara dua aspek yang masih stagnan yakni proses elektoral dan pluralisme di skor 7,92 serta budaya politik di angka 4,38.
"Soal budaya politik ini masih berat karena masih ada dorongan yang penting menggunakan pemilu itu bagaimana untuk menang dan menangnya dengan berbagai cara itu kan budaya politik yang buruk. Nah itu yang membuat demokrasi kita yaitu belum menjadi demokrasi yang penuh, tetapi demokrasi yang masih yang cacat itu," katanya.
Baca Juga: Demokrasi Indonesia Mengalami Arus Balik Sejak Tahun 2020
Berita Terkait
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Media Sustainability Forum 2025: Perkuat Daya Hidup Media Demi Topang Demokrasi
-
Partisipasi Publik Palsu: Strategi Komunikasi di Balik Pengesahan Revisi KUHAP
-
Duet Ayah dan Anak di Pemilu: Sah secara Hukum, tapi Etiskah?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya