Suara.com - Pemerintah membuka berbagai keran pendanaan untuk membangun ibu kota negara/IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, termasuk dengan urunan atau crowd funding.
Crowd funding menjadi salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana untuk persiapan, pembangunan serta pemindahan IKN. Pendanaan itu juga dilakukan guna penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.
"Crowdfunding adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN," kata anggota tim komunikasi IKN, Sidik Pramono dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Sabtu (26/3/2022).
Sedikit menjelaskan, Sidik menerangkan kalau crowdfunding tersebut ialah penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan bersifat donasi atau sosial. Ia menegaskan tidak ada paksaan yang dilakukan pemerintah terkait crowdfunding tersebut.
"Urun dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujarnya.
Crowd funding itu menjadi sumber pendanaan di luar APBN yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Sidik, dengan adanya crowdfunding tersebut justru menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa merasakan memiliki IKN.
Dana dari crowdfunding tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu. Semisal saja untuk pembangunan taman anggrek hutan, rumah diaspora global maupun museum artefak hutan.
"Intinya urun-dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," tuturnya.
Selain crowdfunding, sumber pendanaan pembangunan IKN berasal dari APBN, pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan. Penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, kontribusi swasta/BUMN antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi.
Dana filantropi ataupun dana corporate social responsibility atau CSR juga menjadi sumber pendanaan yang sah untuk pembangunan IKN Nusantara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam
-
Dari Pencurian Ayam hingga Bentrok Jalanan: Mengapa Amuk Massa Terus Berulang?
-
Dari Made in Indonesia ke Made by Indonesia, Mendorong Produk Lokal Naik Kelas
-
Presiden Prabowo Diminta Segera Evaluasi Kinerja Mendag, Ada Apa?
-
Abdul Wahid Menunggu Vonis, Berharap Putusan Benar-benar Adil