Suara.com - Pemerintah membuka berbagai keran pendanaan untuk membangun ibu kota negara/IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, termasuk dengan urunan atau crowd funding.
Crowd funding menjadi salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana untuk persiapan, pembangunan serta pemindahan IKN. Pendanaan itu juga dilakukan guna penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.
"Crowdfunding adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN," kata anggota tim komunikasi IKN, Sidik Pramono dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Sabtu (26/3/2022).
Sedikit menjelaskan, Sidik menerangkan kalau crowdfunding tersebut ialah penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan bersifat donasi atau sosial. Ia menegaskan tidak ada paksaan yang dilakukan pemerintah terkait crowdfunding tersebut.
"Urun dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujarnya.
Crowd funding itu menjadi sumber pendanaan di luar APBN yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Sidik, dengan adanya crowdfunding tersebut justru menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa merasakan memiliki IKN.
Dana dari crowdfunding tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu. Semisal saja untuk pembangunan taman anggrek hutan, rumah diaspora global maupun museum artefak hutan.
"Intinya urun-dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," tuturnya.
Selain crowdfunding, sumber pendanaan pembangunan IKN berasal dari APBN, pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan. Penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, kontribusi swasta/BUMN antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi.
Dana filantropi ataupun dana corporate social responsibility atau CSR juga menjadi sumber pendanaan yang sah untuk pembangunan IKN Nusantara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?