5 Jejak Konflik Dokter Terawan dengan IDI, Berujung Diberhentikan Secara Resmi

Suara.com - Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kembali menjadi perbincangan publik usai kabar dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memutuskan memberhentikannya secara resmi sebagai anggota.

Ini disampaikan pada acara Muktamar ke-31 PB IDI yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada 22-25 Maret 2022. Nyatanya, konflik antara Terawan dengan IDI ini sudah berlangsung cukup lama. Pemecatan tersebut bahkan bukan yang pertama kali baginya.

Nah, selengkapnya berikut ini ada 5 jejak konflik antara Terawan Agus Putranto hingga dipecat secara resmi dari keanggotaan IDI.

1. Pernah Diberhentikan Sementara

Terawan juga pernah diberhentikan pada 2018 lalu. Namun, kala itu bersifat sementara. MKEK IDI memberikan sanksi pemecatan saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Surat sanksi MKEK tersebut beredar di media sosial pada Selasa 3 April 2018. Ini ditandatangani oleh Ketua MKEK Pusat, Prijo Sidipratomo dan berisi putusan terkait dugaan pelanggaran etik kedokteran berat yang sudah dilakukan Terawan.

2. Alasan Pemecatan Awal

MKEK mengatakan jika Terawan sudah dianggap berlebihan dalam mengiklankan diri. Ia sebelumnya menerapkan terapi cuci otak melalui metode diagnostik Digital Substraction Angiography (DSA).

Menurut MKEK, tidak seharusnya Terawan mengklaim tindakan tersebut sebagai metode pengobatan dan pencegahan stroke iskemik. Alasan lain yang memperkuat sanksi itu karena mantan menkes ini diduga menarik bayaran dengan nominal yang besar.

Baca Juga: Pulau Haruku Memanas Lagi! Ibrahim Tewas Ditembak OTK

Lalu, alasan terakhir adalah janji-janji Terawan terkait kesembuhan penderita kanker usai melakukan metode cuci otak. Dimana terapi itu sendiri belum ada bukti secara ilmiah.

3. Batal Dipecat dan Konflik Memanas Usai Terawan Jadi Menkes

Meski sudah memberikan sanksi pemecatan, MKEK saat itu menunda pencabutan izin praktik terhadap Terawan. Konflik antar keduanya terus berlanjut hingga Presiden Jokowi melantik Terawan sebagai Menteri Kesehatan RI, pada Oktober 2019.

MKEK sempat mengirimkan surat rekomendasi kepada Jokowi agar tidak mengangkat Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Alasannya sendiri karena Terawan telah menerima sanksi etik kedokteran.

Hubungan Terawan dan MKEK IDI kembali memanas setelah pelantikan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025 di Istana Negara. Mereka mengajukan protes anggota KKI yang dilantik bukan usulan Asosiasi Kedokteran.

Wakil Ketua Umum PB IDI, Slamet Budiarto menyatakan bahwa IDI dan enam organisasi profesi lain sudah mengusulkan nama yang memiliki kemampuan sesuai. Namun, tak ada satupun yang direkrut menjadi anggota KKI.