Suara.com - Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni membongkar strategi pihak-pihak yang ingin menghindari adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal itu terlihat dari adanya keinginan Asosiasi Pemerintah Desan Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mendeklarasikan Presiden Joko Widodo 3 periode.
Titi mengatakan, dengan adanya deklarasi semacam dilakukan APDESI tersebut sengaja dilakukan untuk membangun narasi populis kepemimpinan.
"(Banyak deklarasi), iya karena memang narasi yang ingin dibangun adalah populisme kepemimpinan yang itu akan menjadi legitimasi kebutuhan-kebutuhan untuk penundaan pemilu memperpanjang masa jabatan atau pun tiga periode," kata Titi dalam diskusi bertajuk 'Gaduh Siasat Politik Tunda Pemilu', Rabu (30/3/2022).
Titi mengatakan, adanya deklarasi untuk mendukung presiden 3 periode memang merupakan strategi. Menurutnya, strategi itu biasanya digunakan oleh negara-negara otoriter yang ingin menghindari pembatasan masa jabatan.
"Jadi pembatasan masa jabatan presiden itu bisa dilakukan satu, dilakukan amandemen konstitusi, yang kedua membuat konstitusi baru, yang ketiga itu jadi presiden penempatan presiden boneka gitu ya yang menjalankan kekuasaan dikendalikan oleh orang di belakang dia. Yang terakhir itu delay election menunda pemilu," tuturnya.
"Jadi memang ada beberapa cara-cara yang dilakukan untuk menghindati pembatasan masa jabatan," sambungnya.
Titi juga mengungkap adanya strategi lain untuk melanggengkan kekuasaan tersebut, yakni dengan memanfaatkan putusan pengadilan. Strategi-strategi itu dilakukan dengan membangun narasi populisme kepemimpinan, jadi Presiden digambarkan seolah bekinerja baik dan masih dibutuhkan.
Namun ia mewanti-wanti, jika strategi tersebut terus dilakukan maka hanya akan berujung terjadinya krisis demokrasi.
"Tetapi sekali lagi kalau kita belajar dari banyak negara strategi-strategi tu berujung pada krisis demokrasi contohnya di Guinea presiden 3 periode kemudian diikuti oleh kudeta militer ini yang kemudian kita tidak menghendaki itu," tandasnya.
Baca Juga: Tanggapi Santai saat Ditanya soal Teriakan Kepala Desa Dukung 3 Periode, Jokowi: Hehehe...
Para Kades Dukung Jokowi 3 Periode
Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya yang menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.
Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kami punya timbal balik, beliau peduli sama kami," ujarnya.
Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.
Berita Terkait
-
Tanggapi Santai saat Ditanya soal Teriakan Kepala Desa Dukung 3 Periode, Jokowi: Hehehe...
-
Ribuan Kepala Desa Diskakmat Gegara Teriakkan Jokowi 3 Periode: Nggak Elok!
-
Wacana Jokowi 3 Periode, Politisi Demokrat Ungkap Skenario Pelanggengan Kekuasaan hingga Gerakan Teroris Konstitusi
-
Kepala Desa se-Indonesia Dukung Jokowi Tiga Periode, Ali Ngabalin: Enggak Apa-Apa, Jangan Dihalangi Mereka
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah di Kantong! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI