Suara.com - Panitia Kerja atau Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR akan mengevaluasi pelaksanaan program vaksinasi selama pandemi Covid-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina mengatakan, evaluasi memang diperlukan lantaran ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan vaksinasi covid.
"Misalnya vaksin yang kedaluwarsa, minimnya tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi dan belum disediakannya vaksin booster halal. Kita evaluasi," kata Arzeti kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Menurut dia, Panja Vaksin DPR juga akan meminta Kemenkes sigap dalam menangani Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Selain itu memastikan Kemenkes terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar bersedia divaksin.
"Kami juga membahas produksi vaksin dalam negeri. Kami berusaha memastikan bisa segera diproduksinya vaksin merah putih, supaya kita bisa mandiri," tuturnya.
Lebih lanjut, Politisi PKB ini mengatakan, bahwa evaluasi yang dilakukan Panja Vaksin dengan Kementerian Kesehatan pada beberapa waktu lalu juga untuk menggali informasi terkait kandungan vaksin.
"Terutama tentang vaksin ini perlu benar-benar digali. Supaya masyarakat bisa mengidentifikasi validitas informasi. Sehingga semua pihak saling membantu dan mengawasi. Pemerintah juga bisa kerja secara optimal dalam vaksinasi ini karena terus kami pantau," tuturnya.
Sebelumnya, Dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Denny Indra Sukmawan mengapresiasi kinerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin yang sudah mulai bekerja efektif dan sudah menanyakan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengar pendapat beberapa hari lalu.
Namun menurutnya disayangkan jawaban Menkes hanya normatif dan tidak memuaskan. Dia menyarankan saat rapat Panja selanjutnya untuk kembali dipersiapkan pertanyaan yang lebih spesifik, seperti misalnya terkait keberadaan vaksin halal untuk booster sebagai syarat masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.
Baca Juga: Terungkap! Hampir Semua Daerah Ada Vaksin Kedaluwarsa, Paling Banyak AstraZeneca, Jumlahnya Jutaan
"Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadhan. Masyarakat tentunya juga mulai mempersiapkan diri untuk rencana mudik lebaran. Jangan sampai mereka kembali dirugikan dengan kebijakan yang memberatkan," kata Denny ketika dihubungi wartawan, Selasa (29/3).
Ia menambahkan dengan disediakannya vaksin halal, menunjukkan perhatian pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, dalam hal ini adalah umat Islam.
Berita Terkait
-
WHO sedang Menyelidiki Efek Samping Gangguan Pendengaran Akibat Vaksin Covid-19 Pfizer
-
Ansar Ahmad Sebut Ada 243 Ribu Vaksin Covid-19 di Kepri yang Sudah Kedaluwarsa
-
Indonesia Dorong Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Secara Global di Pertemuan G20
-
Antisipasi Masalah Kedaluarsa, Pemerintah Tak Terima Lagi Hibah Vaksin Covid-19 Hingga April 2022
-
Terungkap! Hampir Semua Daerah Ada Vaksin Kedaluwarsa, Paling Banyak AstraZeneca, Jumlahnya Jutaan
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf