Suara.com - Panitia Kerja atau Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR akan mengevaluasi pelaksanaan program vaksinasi selama pandemi Covid-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina mengatakan, evaluasi memang diperlukan lantaran ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan vaksinasi covid.
"Misalnya vaksin yang kedaluwarsa, minimnya tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi dan belum disediakannya vaksin booster halal. Kita evaluasi," kata Arzeti kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Menurut dia, Panja Vaksin DPR juga akan meminta Kemenkes sigap dalam menangani Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Selain itu memastikan Kemenkes terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar bersedia divaksin.
"Kami juga membahas produksi vaksin dalam negeri. Kami berusaha memastikan bisa segera diproduksinya vaksin merah putih, supaya kita bisa mandiri," tuturnya.
Lebih lanjut, Politisi PKB ini mengatakan, bahwa evaluasi yang dilakukan Panja Vaksin dengan Kementerian Kesehatan pada beberapa waktu lalu juga untuk menggali informasi terkait kandungan vaksin.
"Terutama tentang vaksin ini perlu benar-benar digali. Supaya masyarakat bisa mengidentifikasi validitas informasi. Sehingga semua pihak saling membantu dan mengawasi. Pemerintah juga bisa kerja secara optimal dalam vaksinasi ini karena terus kami pantau," tuturnya.
Sebelumnya, Dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Denny Indra Sukmawan mengapresiasi kinerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin yang sudah mulai bekerja efektif dan sudah menanyakan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengar pendapat beberapa hari lalu.
Namun menurutnya disayangkan jawaban Menkes hanya normatif dan tidak memuaskan. Dia menyarankan saat rapat Panja selanjutnya untuk kembali dipersiapkan pertanyaan yang lebih spesifik, seperti misalnya terkait keberadaan vaksin halal untuk booster sebagai syarat masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.
Baca Juga: Terungkap! Hampir Semua Daerah Ada Vaksin Kedaluwarsa, Paling Banyak AstraZeneca, Jumlahnya Jutaan
"Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadhan. Masyarakat tentunya juga mulai mempersiapkan diri untuk rencana mudik lebaran. Jangan sampai mereka kembali dirugikan dengan kebijakan yang memberatkan," kata Denny ketika dihubungi wartawan, Selasa (29/3).
Ia menambahkan dengan disediakannya vaksin halal, menunjukkan perhatian pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, dalam hal ini adalah umat Islam.
Berita Terkait
-
WHO sedang Menyelidiki Efek Samping Gangguan Pendengaran Akibat Vaksin Covid-19 Pfizer
-
Ansar Ahmad Sebut Ada 243 Ribu Vaksin Covid-19 di Kepri yang Sudah Kedaluwarsa
-
Indonesia Dorong Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Secara Global di Pertemuan G20
-
Antisipasi Masalah Kedaluarsa, Pemerintah Tak Terima Lagi Hibah Vaksin Covid-19 Hingga April 2022
-
Terungkap! Hampir Semua Daerah Ada Vaksin Kedaluwarsa, Paling Banyak AstraZeneca, Jumlahnya Jutaan
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
DPR Kritik KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Itu Bukan Rahasia Negara!
-
Polda Bali Resmi 14 Orang karena Dicap Perusuh Demo Agustus, 4 di Antaranya Masih Anak-anak
-
Gondol Motor Mertua hingga Perhiasan, Mantan Menantu Jadi Maling di Bekasi
-
Daftar 16 Dokumen Kunci Capres-Cawapres yang Dirahasiakan KPU, dari Ijazah hingga LHKPN
-
Khawatir Gejolak Sosial, Komisi II DPR Minta Mendagri Setop Efisiensi Transfer Dana ke Daerah
-
6 Fakta Kunci Kasus Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit yang Seret Anak Jusuf Hamka
-
Rp 200 Triliun Anggaran Negara Disalurkan ke Kredit, Ekonom: Itu Ilegal
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?