Suara.com - Isolasi internasional terhadap Rusia menempatkan negara-negara BRICS dalam posisi terjepit. Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan ingin memetik keuntungan, tetapi khawatir akan dampak sanksi negara Barat.
Kelompok negara BRICS (Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan) semakin didesak untuk memperjelas sikap terhadap invasi Rusia di Ukraina.
Persekutuan dagang negara-negara ekonomi menengah itu merupakan pemasok bahan baku terbesar bagi Rusia dan sebabnya berperan penting dalam menegakkan sanksi internasional.
Salah satunya adalah kredit dagang melalui Bank Pembangunan Baru (NDB), lembaga kredit yang dibentuk kelima negara.
NDB meminjam duit di pasar internasional dengan bunga rendah untuk kemudian dikucurkan dalam bentuk kredit kepada negara-negara BRICS.
"Saat ini posisi BRICS cenderung menahan diri dan tidak ada koordinasi politik yang kuat untuk bereaksi terhadap sanksi oleh Amerika Serikat dan Eropa,” kata Roberto Goulart dari Universitas Brasilia kepada DW.
"Di tengah ketidakpastian yang besar, BRICS cenderung tidak ingin mendeklarasikan keberpihakan politik,” imbuhnya. "Mereka belum punya strategi yang jelas,” timpal Ignacio Bartesaghi, Direktur Institut Perdagangan Internasional di Universitas Katholik, Uruguay.
"Namun, yang jelas kita akan segera memiliki aliansi, koalisi, dan kemitraan geostrategis yang baru.”
Kocok ulang kemitraan dagang Larry Fink, Direktur Blackrock, sebuah perusahaan manajemen keuangan, meyakini perceraian jangka panjang antara Rusia dan perekonomian dunia akan memorak-porandakan jaringan kemitraan dagang yang ada, tulisnya dalam sebuah surat kepada para pemegang saham.
Baca Juga: Harga Emas Naik Imbas Keraguan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina
Menurutnya, negara-negara di dunia akan mengkaji ulang dan mengurangi kebergantungannya terhadap negara lain.
Hal ini bisa memicu penarikan dana investasi dari sejumlah negara dan terbentuknya persekutuan dagang baru dengan negara lain.
Kegaduhan akibat invasi Ukraina sebabnya dilihat sebagai peluang bagi negara sentra produksi lain seperti Meksiko, Brasil, atau Asia Tenggara.
Ketika Arab Saudi menolak desakan AS menambah produksi minyak, Brasil berinisiatif meningkatkan kapasitas produksi sebanyak 10 persen hingga akhir tahun.
Keputusan itu, demikian kata Menteri Energi dan Pertambangan Bento Albuquerque, "merupakan sumbangsih Brasil bagi stabilitas pasar energi global.”
Kepentingan nasional di atas aliansi geopolitik
Sikap bimbang sebaliknya ditunjukkan Afrika Selatan yang butuh menggandakan kapasitas penyimpanan minyak untuk menghadapi fluktuasi harga bahan bakar.
Menurut jejaring investigatif Amabhungane, pemerintah sedang akan memutuskan tender pembelian gas alam cair, dengan dua kandidat terkuat berasal dari Azerbaijan dan Rusia.
India memilih sikap lebih pragmatis dan membeli minyak murah dari Rusia dengan diskon 20 persen.
Menurut lembaga analisa perdagangan Kpler, sebanyak lima kapal tanker Rusia dengan enam juta barel minyak mentah berangkat ke India pada awal Maret dan dijadwalkan tiba pada April mendatang, lapor CNBC.
Sementara Cina berusaha keras menepis isu keberpihakan kepada Rusia dengan menegaskan sikap netralnya dalam konflik di Ukraina.
Upaya Beijing dalam menghindari tekanan dagang dari AS dan Eropa akan dicatat dengan seksama oleh Afsel, India, dan Brasil.
Beberapa hari silam, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, menerima duta besar negara-negara BRICS di kantornya di Moskow, Selasa (22/03).
Pertemuan itu menguatkan BRICS sebagai forum "dialog di antara kelima negara anggota” untuk membahas isu geopolitik dan ekonomi di dunia, tulis Kementerian Luar Negeri seperti dilansir kantor berita TASS.
Dalam pertemuan tersebut, Lavrov mendemonstrasikan betapa negara-negara BRICS semata digerakkan oleh kepentingan nasionalnya sendiri dan bahwa Rusia tidak berdiri sendirian dalam menghadapi "perang ekonomi” yang dilancarkan negara Barat. rzn/ha
Berita Terkait
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer