Suara.com - Jerman secara dramatis meningkatkan anggaran pertahanan, tetapi juga merencanakan pengurangan anggaran kerja sama pembangunan sampai 12%. Rencana penurunan itu dikritik lembaga-lembaga bantuan.
Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner (FDP) akhirnya mempresentasikan rancangan anggaran untuk tahun pertama masa jabatannya.
Belanja negara dianggarkan 457,6 miliar euro, belum dihitung anggaran khusus pertahanan sebesar 100 miliar euro, yang tidak masuk di anggaran belanja reguler.
Sementara anggaran pertahanan akan meningkat drastis, anggaran Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan akan menyusut menjadi 10,8 miliar euro.
Jerman juga akan memangkas kontribusinya terhadap Program Pangan Dunia sebesar 50% menjadi 28 juta euro.
"Jumlah ini tidak akan cukup untuk mengkompensasi kegagalan panen dan mencegah kelaparan," kata Menteri Kerja Sama Pembangunan Svenja Schulze (SPD).
Padahal, saat ini saja sudah terlihat dampak perang di Ukraina terhadap harga bahan pangan global, dengan terganggunya ekspor gandum dari Ukraina dan Rusia.
Bahkan sebelum perang pecah, pandemi COVID-19 telah menekan negara-negara termiskin, dengan beban tambahan pada sistem kesehatan dan pada perekonomian mereka.
Svenja Schulze juga mengingatkan, masih ada krisis iklim, yang paling parah melanda negara-negara termiskin dunia, dengan kekeringan, badai, banjir, dan gagal panen.
Baca Juga: Jerman Umumkan Peringatan Dini Kemungkinan Krisis Pasokan Gas Rusia
FDP lebih ingin fokus pada bisnis Jerman memang tetap akan mempertahankan komitmen untuk membelanjakan minimal 0,7% dari output ekonominya, berarti senilai 23 miliar euro, untuk program bantuan kerja sama pembangunan (ODA).
Namun, bantuan untuk pengungsi di Jerman dan bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri juga dibiayai dari anggaran ini karena termasuk dalam program ODA dan mencapai lebih dari setengah pengeluaran bantuan pembangunan.
Anggaran kerja sama pembangunan sebenarnya dimaksudkan sebagai investasi dalam program-program khusus untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang.
Jerman mendukung berbagai program ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik di negara berkembang, yang berkontribusi pada perang melawan kelaparan dan kemiskinan, perlindungan iklim, dan keanekaragaman hayati, kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, rantai pasokan yang adil, dan transfer teknologi.
Namun, mitra terkecil dalam pemerintahan, kubu Liberal Demokrat FDP lebih ingin fokus pada bisnis dan memiliki pandangan skeptis terhadap bantuan pembangunan.
FDP sebelumnya menyatakan akan melakukan "penghematan besar" di bidang ini — dengan menempatkan fokus pada "kualitas ketimbang kuantitas".
Sekarang, Ketua Umum FDP yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Christian Lindner, mengumumkan rencana pemotongan anggaran kerja sama pembangunan sebesar 1,6 miliar euro.
Anggaran bantuan pembangunan "seharusnya naik, bukan turun" "Jalan ke depan tidak bisa dengan memiliki lebih banyak proyek. Kita harus lebih efisien.
Semuanya perlu diuji, apakah itu organisasi kecil atau besar, proyek bilateral atau multilateral," kata anggota parlemen FDP Claudia Raffelhüschen dalam debat di parlemen awal minggu ini.
Namun, banyak anggota parlemen yang kritis terhadap rencana peningkatan pengeluaran militer.
Dan bagi mereka, pemotongan anggaran untuk proyek-proyek bantuan pembangunan sangat mengecewakan: "Jutaan (orang) lebih mungkin didorong ke kelaparan oleh perang," kata Andrej Hunko dari Partai Kiri.
Banyak anggota dari Partai Hijau yang setuju. "Bagaimanapun, keamanan tidak hanya berarti keamanan militer," kata anggota parlemen Deborah Düring dari Partai Hijau.
"Kami bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan, antara pengeluaran untuk pertahanan, pencegahan krisis sipil, dan kerja sama pembangunan berbasis hak asasi manusia."
Hal itu juga dikritik oleh banyak LSM dan lembaga bantuan Jerman. Bahkan sebelum perang di Ukraina, asosiasi LSM VENRO telah menghitung bahwa anggaran seharusnya dinaikkan menjadi 31,2 miliar euro, agar kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan bisa memenuhi target dalam memerangi krisis iklim, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan perawatan kesehatan di negara-negara berkembang.
Rancangan anggaran belanja masih akan diperdebatkan di parlemen dan baru akan ditetapkan akhir Juni nanti. (hp/ha)
Berita Terkait
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer