Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Junimart Girsang menegaskan, bahwa kepala desa tidak boleh atau dilarang berpolitik dalam sifat apapun. Pernyataan Junimart tersebut disampaikan usai APDESI ingin mendeklarasikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jabat 3 periode.
Hingga kemudian, kini muncul juga APDESI lainnya merasa asosiasinya dicatut untuk kepentingan politik.
"Kades dilarang untuk bermain politik dalam bentuk dan sifat bagaimanapun termasuk mengajukan dukungan politik terhadap maju dan terpilihnya kepala penerintahan daerah maupun pusat," kata Junimart saat dikonfirmasi, Kamis (31/3/2022).
Menurutnya, Indonesia tak boleh kembali kepada pola orde baru yang berkhianat kepada semangat reformasi.
"Menurut saya dukungan APDESI untuk Presiden 3 periode bertentangan dengan Konstitusi NKRI, artinya mereka sudah melawan, menciderai nilai konstitusi," katanya.
Kata dia, aspirasi, hak menyatakan pendapat itu memang diatur dalam UUD 1945 akan tetapi hak tersebut tidak boleh menciderai UUD 1945 itu sendiri. Menurutnya, hak dan kewajiban para kepala desa adalah mendukung, menjalankan program pemerintah.
"Ini diatur dalam UU. Semangat para Kades atau Apdesi menyuarakan Presiden 3 periode perlu dicermarti dan berpotensi ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," tuturnya.
"Intinya para kades yang bergabung dalam Apdesi tsb perlu rekorektif dengan statement Presiden 3 Periode. Baca dan cermati kembali pasal demi pasal dalam UUD 1945," sambung Junimart.
Baca Juga: Soal Deklarasi Jokowi 3 Periode, Roy Suryo Curiga: Apa Mungkin 'Apdesi' Itu KW?
Berita Terkait
-
Akui Dulu Dukung Jokowi, Kill the DJ Serukan Lawan Presiden 3 Periode
-
Soal Deklarasi Jokowi 3 Periode, Roy Suryo Curiga: Apa Mungkin 'Apdesi' Itu KW?
-
Heboh APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Bolehkah Kepala Desa Terlibat Politik Praktis?
-
Dukung Jokowi 3 Periode, Kades Se-Indonesia Bikin Publik Ngamuk sampai Curiga Hal ini: Semua Pasti Demi Kepentingan
-
Usai Apdesi, Eks Bupati Lebak Klaim Ulama di Banten Mau Jokowi Jadi Presiden Sampai 2027, Kenapa?
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Wamensos Agus Jabo Ajak PWI Gaungkan Program Sekolah Rakyat
-
Penyebab Longsor Cisarua Dominasi Faktor Alam, Ahli Ungkap Ancaman Geologis Gunung Burangrang
-
Akal Bulus Maling di Jakbar: Nginap di Hotel Melati, Gasak Rumah Mewah Rp150 Juta Lewat Balkon
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Mabes Polri Endus Praktik Saham Gorengan di Balik IHSG Anjlok, Siap Buru Mafia Pasar Modal
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka