Suara.com - Adanya usulan atau ide penundaan Pemilu 2024 berimbas kepada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya menunjukkan penurunan terhadap tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru milik lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menjelaskan memang dalam survei kinerja Presiden Jokowi masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.
Namun demikian, dalam setahun terakhir kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dari 77 persen pada survei Maret 2021 menjadi 64,6 persen pada survei terakhir Maret 2022.
Deni menunjukkan bahwa ada kecenderungan gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode berkontribusi pada menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden.
"Dalam data tabulasi silang, terlihat bahwa sikap warga yang pada umumnya menolak usulan penundaan pemilu menurunkan sentimen positif atas kinerja presiden. Ada 72 persen dari pendukung penundaan pemilu karena alasan Covid-19 yang puas atas kinerja presiden. Sementara pada yang menolak penundaan pemilu, hanya 60 persen yang puas pada kinerja presiden," kata Deni dalam paparan daringnya, Jumat (1/4/2022).
Ia menambahkan, temuan ini konsisten dengan evaluasi warga atas arah perjalanan bangsa dan kinerja demokrasi.
"Ada 83 persen dari pendukung pemilu ditunda karena alasan Covid-19 yang menyatakan negara sedang bergerak ke arah yang benar. Angka ini menurun pada mereka yang tidak setuju penundaan pemilu, 67 persen," tuturnya.
Deni memperlihatkan, bahwa dalam setahun terakhir, penilaian positif atas arah berjalanan bangsa turun dari 80 persen pada survei Maret 2021 menjadi 68 persen dalam survei Maret 2022.
Baca Juga: "Isu Presiden Tiga Periode Adalah Puncak Kekacauan, Terorisme Demokrasi"
Lebih lanjut, Deni mengatakan hal yang sama terjadi pada evaluasi atas kinerja demokrasi. Menurutnya, publik yang setuju ide penundaan pemilu karena alasan pandemi, 72 persennya puas atau sangat puas atas jalannya demokrasi.
Adanya usulan atau ide penundaan Pemilu 2024 berimbas kepada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya menunjukkan penurunan terhadap tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru milik lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, memang dalam survei kinerja Presiden Jokowi masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.
Namun demikian, dalam setahun terakhir kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dari 77 persen pada survei Maret 2021 menjadi 64,6 persen pada survei terakhir Maret 2022.
Deni menunjukkan bahwa ada kecenderungan gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode berkontribusi pada menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden.
Berita Terkait
-
Tanggapi Isu Jokowi Tiga Periode, Relawan Ganjar-Puan Singgung Menteri yang Gila Jabatan
-
Ngaku Ditelepon Polisi Sehari Jelang Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Jubir Blok Politik Pelajar: Ngajak Ngopi
-
"Isu Presiden Tiga Periode Adalah Puncak Kekacauan, Terorisme Demokrasi"
-
Demo Tolak Jokowi 3 Periode di Ring 1 Istana, Nomor WhatsApp 6 Mahasiswa Diretas
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
Subuh Mencekam di Tambora: Api Amuk 15 Bangunan, Kerugian Tembus Rp1,7 Miliar
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland
-
Wanti-wanti Peneliti UGM Soal Superflu, Tetap Bisa Fatal Bagi yang Rentan